SuaraJakarta.co, JAKARTA – Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama “Ahok” memastikan akan kembali lakukan pemecatan pejabat DKI dalam pekan ini. Gubernur Tukang Pecat ini beralasan hal itu dilakukan karena menemukan banyak mata anggaran yang tak perlu dalam RAPBD 2016.
“Sudah panggil (kepala dinas). Ini malahan mungkin Jumat ini akan ada pemecatan kepala dinas lagi,” ungkap Ahok di Balai Kota Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman Liputan 6, Selasa (24/11/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu belum menyebutkan kepala dinas yang akan diganti, sebagai buntut dari penyusunan APBD DKI 2016. Yang pasti, bila terlihat tidak benar langsung distafkan.
“Enggak tahu. Banyak nanti kamu lihat saja. Pokoknya yang sudah kelihatan enggak benar-benar, mau kita stafin aja sudah,” tambah Ahok.
Diketahui, RAPBD 2016 DKI mencantumkan lebih dari 40 ribu daftar kegiatan. Banyaknya kegiatan itu menyulitkan pengecekan Ahok secara detail. Namun, dia menyatakan telah mendapat gambaran besar tentang kejanggalan penyusunan bujet.
Kejanggalan yang paling banyak ditemukan ialah pencantuman nilai anggaran kegiatan di bawah Rp 200 juta. Ahok menerangkan, modus itu digunakan agar pengguna anggaran bisa melakukan penunjukan langsung kepada rekanan yang dikenalnya dan mengabaikan aspek kualitas. Dia memperkirakan total anggaran untuk penunjukan langsung bisa mencapai Rp 1 triliun.
“Ini rata-rata PL, PL, PL (penunjukan langsung). Tunjuk langsung bisa sampai Rp 1 triliun. Itu tunjuk langsung tuh bagi-bagi. Makanya, enggak heran bisa ada laporan akhir tahun (seperti tahun lalu),” terang Ahok.
Ahok menerangkan, pejabat yang akan terkena demosi (pemecatan) adalah yang berada di eselon II dan eselon III.
“Kita akan panggil, kita lagi tes juga minggu ini, mungkin Jumat banyak penggantian. Ada eselon II, ada eselon III,” ucap Ahok, sebagaimana dikutip dari laman Liputan 6, Rabu (25/11).
Sejak Rabu 18 November 2015, Ahok terus menyisir anggaran di berbagai SKPD. Sejauh ini anggaran yang telah disisir adalah rancangan anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI, Dinas Pendidikan DKI, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI, Dinas Tata Air, Dinas Kebersihan DKI, dan Dinas Bina Marga.
Selain itu, Dinas Perumahan dan Gedung Pemda DKI, Dinas Perindustrian dan Energi DKI, Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, dan Dinas Kesehatan juga diperiksa.
Kemudian juga Dinas Komunikasi, Informasi, dan Kehumasan (Diskominfomas) DKI dan Dinas Perhubungan serta Transportasi DKI. Hari ini, Ahok menyisir anggaran Dinas Pelayanan Pajak DKI.
