SuaraJakarta.co, JAKARTA – Gubernur DKI Ahok dinilai salah sasaran dalam menuding DPRD DKI yang membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kasus pembelian lahan bermasalah RS Sumber Waras. Hal itu dikarenakan temuan tersebut bukan berasal dari dewan melainkan berdasarkan temuan investigatif yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Jadi, kalau mau disalahkan bodoh itu, seharusnya Ahok lebih mengarahkan pada BPK. Bukan pada anggota dewan, karena hasil audit bermasalah itu kan dari BPK,” papar Riano P Ahmad, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, sebagaimana dikutip dari laman Indo Pos, Sabtu (1/8).
Riano menambahkan, temuan BPK dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan (LHP) APBD DKI 2014 merupakan awal adanya dugaan penyalahgunaan anggaran dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Sehingga, tegas Riano, harusnya persoalan tersebut bisa disikapi dengan bijaksana.
Menurutnya, Ahok dinilai sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas temuan kejanggalan LHP BPK atas pembelian tanah Rumah Sakit (RS) Sumber Waras dengan kerugian negara sebesar Rp 191, 33 miliar.
”Sudah jelas Ahok adalah pihak yang bersalah dalam kasus dugaan korupsi dalam pembelian lahan RS Sumber Waras. Kami minta beliau bertanggungjawab,” ujar Riano P Ahmad, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta.
Saat ini, kasus pembelian lahan bermasalah tersebut, sedang ditangani oleh KPK bersama dengan BPK. Hal tersebut sebagaimana disampaikan langsung oleh Ahok yang mengaku kantornya didatangi oleh lembaga anti rasuah tersebut secara diam-diam pada Kamis (13/8).
“Jadi KPK minta BPK lakukan audit investigasi terhadap kasus pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras, pengadaan scanner, printer dan alat fitness di sekolah-sekolah,” kata Ahok, di Balai Kota, Kamis (13/8).
