SuaraJakarta.co, OPINI – Dewasa ini, Indonesia dihadapkan pada sebuah dilema bangsa dimana tuntutan dalam bela negara dari berbagai sudut pandang mengemuka. Demokrasi yang berkembang menjadi sebuah kunci mengemukanya perbedaan pemikiran setiap warga negara. Kebebasan berpendapat dan berpikir akan menyebabkan setiap orang memiliki persepsi berbeda dalam menyikapi sebuah isu. Oleh karena itu, HIPMI menilai perlu adanya suatu diskusi untuk menyatukan berbagai pikiran menjadi sebuah gagasan inti tentang bagaimana sebenarnya bela negara yang dibutuhkan di era globalisasi seperti saat ini. Dengan tema “Bela Negara dalam Perspektif Pengusaha Muda”, Forum Dialog HIPMI (Kamis, 29 Oktober 2015) dilaksanakan dalam memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh sehari sebelumnya.
Baru-baru ini pemerintah mencanangkan program bela negara yang menjadi tanggungjawab Kementerian Pertahanan Negara. Yang menjadi pertanyaan adalah, seberapa besar urgensi dari program tersebut sehingga Indonesia perlu memberlakukan program bela negara? Bela negara yang seperti apa yang sebenarnya perlu dilakukan? Benarkan Indonesia sedang mengalami ancaman perang sehingga pertahanan dari segi keamanan perlu ditingkatkan?
Menurut kacamata HIPMI, saat ini yang paling urgent untuk dilakukan adalah bela negara dari segi kedaulatan ekonomi. Di tengah gempuran globalisasi yang kian menggila, sistem ekonomi Indonesia telah turut terbawa arus di dalamnya. Kemiskinan, pengangguran, bahkan kesenjangan adalah permasalahan inti yang harus diselesaikan bersama. MEA sudah di depan mata. Liberasasi perdagangan tingkat ASEAN tersebut akan menjadi ajang pertarungan setiap negara untuk memaksimalkan kinerja dalam memperluas pasar. Tapi mengapa Indonesia seolah “adem ayem” saja menjelang momentum tersebut?
Potensi Indonesia untuk memenangkan pasar MEA sebenarnya besar. Sumberdaya alam yang melimpah dan beragam bisa menjadi bahan baku utama produksi. Sumberdaya manusia dengan jumlah lebih dari 250 juta jiwa adalah pasar sekaligus modal bagi pembangunan. Terlebih lagi dengan bonus demografi yang akan diterima Indonesia tahun 2020-2035 mendatang. Pada puncaknya, sebanyak 2/3 penduduk berada di usia produktif. Belajar dari negara-negara lain yang telah memperoleh bonus demografi sebelumnya, seperti Korea Selatan dan Thailand, pengelolaan yang baik saat bonus demografi terjadi akan dapat meningkatkan kinerja ekonomi suatu negara.
Pemuda adalah agen perubahan. Pemuda menjadi sumber terciptanya kekuatan baru bagi ekonomi dalam negeri. Dalam kaitannya dengan pembentukan mindset pengusaha, pemuda-lah sasaran utamanya. Momentum Forum Dialog HIPMI yang juga bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda menjadikan pembahasan mengarah pada peran pemuda dalam menciptakan kedaulatan suatu bangsa, baik secara politik maupun ekonomi. Kedaulatan politik, meski belum sepenuhnya terlaksana boleh dibilang sudah searah dengan sistem demokrasi yang dianut bangsa ini. Hal tersebut dapat dilihat dari proses pemilihan langsung dan hak mengeluarkan pendapat sebagai cerminan sistem demokrasi. Sedangkan untuk kedaulatan ekonomi, bangsa ini masih jauh dari harapan.
Kedaulatan ekonomi memang menjadi masalah vital yang dapat merambah ke berbagai persoalan sosial, seperti perpecahan, pemberontakan dan kejahatan-kejahatan lain. Berbagai masalah disintegrasi tersebut pada dasarnya dipicu oleh adanya kesenjangan, sebuah masalah yang timbul dari ketidakmerataan pembangunan. Sekilas, negara ini memang masih jauh dari apa yang disebut sebagai kedaulatan ekonomi. Ekonomi Berdikari (Berdiri diatas kaki sendiri) yang selalu didengungkan oleh Sang Proklamator, Soekarno, bahkan belum bisa dijalankan meski telah 70 tahun merdeka. Kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan ekonomi menjadi potret hitam betapa sistem ekonomi yang berazaskan kerakyatan belum sepenuhnya berjalan.
Sebuah negara akan cepat bertransformasi menjadi negara maju jika pelaku ekonomi lebih banyak didominasi oleh pelaku ekonomi dalam negeri, dalam hal ini adalah pengusaha. Setidaknya dibutuhkan 2% pengusaha dari total penduduk agar Indonesia dapat mengejar ketertinggalan di bidang ekonomi. Saat ini, Indonesia hanya memiliki 1,4% pengusaha. Dengan begitu, tinggal menciptakan 0,4% lagi untuk dapat meningkatkan kinerja perekonomian. Jika dikalikan dengan jumlah penduduk Indonesia sebanyak 250 juta jiwa, maka negara ini membutuhkan setidaknya 1,5 juta orang yang bersedia terjun ke dalam wirausaha.
Kemandirian ekonomi adalah jalan menuju kedaulatan negara. Dengan banyaknya pelaku usaha lokal, maka goncangan dari luar tidak akan mudah mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Meskipun era globalisasi telah menyatu dengan perkembangan zaman, namun semangat ekonomi kerakyatan yang telah menyelamatkan Indonesia dari krisis 1997-1998 lalu perlu untuk terus digerakkan. UMKM adalah simbol ekonomi kerakyatan tersebut. Oleh karenanya, dalam setiap pertemuan dengan pemangku kebijakan, HIPMI selalu berupaya untuk menyadarkan pemerintah akan pentingnya keberpihakan seluruh pihak pada UMKM.
Menurut hasil survei HIPMI, dari 5 juta lulusan S1 yang berasal dari Sabang sampai Merauke, 83% diantaranya memilih menjadi karyawan. Maka jika pada pemerintahan kali ini mengeluarkan Monatorium, potensi bertambahnya pengangguran intelektual di Indonesia akan benar-benar terjadi. Dengan begitu, universitas-universitas yang pada awalnya disiapkan untuk mendidik sumberdaya muda berprestasi hanya akan menjadi pabrik-pabrik pengangguran. Semangat berwirausaha perlu ditanamkan sejak dini, terutama sejak di bangku kuliah. Dengan komitmen tinggi untuk menyebarkan entrepreneuship mindset, HIPMI bekerjasama dengan seluruh Rektor Universitas di Indonesia akan mengadakan kuliah kewirausahaan. Harapannya, agar setiap mahasiswa yang menempuh pendidikan tinggi tidak hanya berorientasi untuk menjadi “karyawan” setelah lulus.
Proses menjadi seorang pengusaha bukan proses yang instan. Mereka yang telah sukses di ranah wirausaha telah mengalami jatuh bangun tidak hanya sekali. Hanya saja, tidak banyak orang Indonesia yang mau memilih jalan tersebut. Menjadi pengusaha adalah tidak hanya sekedar membaca “teori”, tapi seberapa besar kita mau menjalankan “aksi”. Oleh karena itu, dibutuhkan kejelasan mengenai regulasi dan proteksi agar anak muda Indonesia lebih terpacu untuk terjun berwirausaha. Kekuatan ekonomi bangsa akan lahir dengan terciptanya generasi-generasi muda bermental baja, generasi yang berani mengambil jalan menjadi seorang wirausaha muda.
Penulis: Dr. Anggawira, MM, Ketua Bidang Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia
