SuaraJakarta.co, JAKARTA – “O O Yao Yao Ya Bongkar, O O Yao Yao Ya Bongkar”
Begitulah lirik lagu musisi beken Iwan Fals mengiringi pertemuan audensi dengan Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede beserta jajarannya di kantor Pemkot Jakpus, Jalan Tanah Abang I, Gambir, Jakpus, Kamis (30/03/2017) siang.
Kalimat bongkar dan dibuka kembali, itulah permintaan warga Tanah Tinggi, warga Bungur dan para Pedagang Kaki Lima (PKL) pasar Poncol terhadap dampak dari penutupan perlintasan kereta api Jalan Letjend Suprapto.
Tembok yang menutup perlintasan kereta api, Jalan Letjend Suprapto sepanjang 12 meter persegi dengan tinggi 2 meter ini kembali mendapat penolakan masyarakat, pedagang dan pengguna jalan yang tergabung dalam Forum Masyarakat Peduli Lalu Lintas (FMPL). Pasalnya, mereka menilai bahwa kebijakan tersebut justru menambah masalah baru serta beban sosial terhadap masyarakat.
“Belum dibongkar dan dibuka tembok yang menutup perlintasan sebidang pada sisi kiri jalan, Tapi Pemerintah akan menutup satu lagi sebidang perlintasan kereta yang ada di sisi kanannya. Apa ini tidak akan menambah beban sosial lagi,” jelas Slamet Riyadi, Koordinator FMPLL saat audensi dengan jajaran pejabat Pemkot Jakpus.
Slamet menegaskan, sejumlah beban sosial seperti kemacetan dan banyaknya pemilik toko yang terancam bangkrut mulai diungkapkan.
“Sudah banyak warga yang mengeluh, bahkan stress akibat dari dampak kemacetan dari penutupan sebidang pelintasan kereta api, Jadi kami harapkan pak Walikota Mangara Pardede harus ikut memperjuangkan,” tandasnya.
Hal senada juga dikatakan Liliani, salah satu pedagang Pasar Poncol yang juga tergabung dalam anggota FMPLL, mengaku sejak beberapa bulan ditutupnya perlintasan kereta yang ada di Jalan Suprapto, omset penjualannya merosot drastis hingga 50-75 persen.
“Bisa-bisa gulung tikar, kalau begini terus,” ujarnya.
Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede yang menerima langsung seluruh anggota FMPLL di ruangan rapatnya menyatakan, bahwa Pemkot Jakpus telah bersikap tegas dan keras dalam menolak penutupan sebidang perlintasan kereta tersebut.
“Kebijakan ini merupakan kebijakan nasional, Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan, Memang dampak dari penutupan ini sangat-sangat dirasakan masyarakat maupun PKL Pasar Poncol,” jelas Mangara.
Meski begitu, Mangara berjanji akan menyampaikan kembali permasalahan ini pada rapim hari Senin besok di Balaikota.
Sementara itu Anggota DPRD DKI Jakarta, Very Yonefil meminta untuk merasakan persoalan masyarakat Bungur dan Tanah Tinggi ini. Pasalnya, Efek dan dampaknya sangat luar biasa terhadap berkehidupan masyarakat.
“Bukan hanya dampak sosialnya yang ditimbulkan, Kampung kami ini sudah kumuh ditambah lagi dipadati dengan kecamacetan kendaraan,” ujarnya.
Ia menambahkan, begitu juga dampak ekonomi dengan pedagang pasar Poncol hanya bisa bertahan hidup dan tinggal menunggu mati.
“Ini harus kita pikirkan, jangan kita menegakkan Undang-undang perkeretaapiian, tapi jangan yang menjadi korban masyarakat,” tegasnya.
Very juga berharap Walikota Jakarta Pusat, Mangara Pardede harus berjuang bersama-sama. “Penutupan perlintasan sebidang ini harus segera dibuka supaya masyarakat ini beraktivitas kembali dengan normal,” tegasnya. (Van)
