Wakil Ketua DPR Rahmat Gobel Anggap Mendikbud Tak Paham Kebutuhan Pendidikan di Indonesia

SuaraJakarta.co, JAKARTA — Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengkritik pernyataan Mendikbudristek Nadiem Makarim tentang keberadaan tim bayangan yang berjumlah 400 orang.

“Dengan berbagai langkah dan kebijakannya, yang kini ditambah dengan pengakuan tentang keberadaan tim bayangan ini, saya menilai sesungguhnya Mendikbudristek tak paham kebutuhan negara, bangsa, dan rakyat Indonesia terhadap agenda dan tata kelola pendidikan di Indonesia,” kata Rahmat Gobel, Rabu (28/9/ 2022).

Sebelum munculnya kontroversi pernyataan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim yang menyebutkan keberadaan tim bayangan atau vendor yang berjumlah 400 orang di luar Kemendikbudristek. Pernyataan itu disampaikan Nadiem saat berbicara di United Nations Transforming Education Summit di markas PBB di New York, Amerika Serikat. Kemudian video pernyataannya itu diunggah di akun instagram pribadinya pada Rabu, 21 September 2022.

“Kami sekarang memiliki 400 manajer produk, insinyur perangkat lunak, ilmuwan data yang bekerja sebagai tim yang melekat untuk kementerian,” ucap Nadiem dalam video itu.

Menurut Gobel, pendidikan selain fokus pada program jangka panjang juga harus relevan dengan kebutuhan jangka menengah dan jangka pendek.

“Karena itu pendidikan harus melihat pada kebutuhan-kebutuhan tersebut. Hal itu harus dilihat pada program di berbagai kementerian dan lembaga pemerintahan,” katanya.

BACA JUGA  Catat! Hanya Gerindra dan PKS yang Tolak Revisi UU KPK

Sebagai contoh, ia mengemukakan bahwa kondisi global saat ini sedang dihadapkan pada tantangan ketersediaan pangan akibat perubahan iklim, pertumbuhan penduduk, dan juga geopolitik global. Karena itu, pendidikan harus bisa mengantisipasi ini dalam pendidikan pertanian.

BACA JUGA  Jelang Akhir Tahun, SKPD Diharapkan Tetap Fokus Pengelolaan Anggaran

Pada sisi lain, dunia pertanian Indonesia sedang dihadapkan pada menuanya usia petani dan kurang tertariknya generasi milenial untuk bertani.

“Jadi masalah ini bukan hanya menyangkut kementerian pertanian tapi juga apa solusi dari kementerian pendidikan. Jumlah penduduk Indonesia sangat besar, jangan sampai kita krisis pangan,” ujar Gobel.

Lebih lanjut Gobel mengatakan, Indonesia harus masuk ke dalam teknik pertanian yang modern dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

“Spirit ini yang harus muncul dalam pendidikan pertanian kita seperti di negara-negara maju seperti di Jepang, Eropa, Australia, Amerika, bahkan Tiongkok,” ucap Gobel.

Selain itu, kata Gobel, Indonesia sedang memasuki tahap industrialisasi. Karena itu, Kementerian Pendidikan harus berkoordinasi dengan menteri perindustrian, menteri ESDM, menteri tenaga kerja, dan stakeholder terkait.

“Dialog dengan mereka. Apa kebutuhannya. Begitu cara kerja menteri pendidikan. Bukan sibuk membuat jargon dan bongkar-pasang sistem maupun kurikulum. Dunia pendidikan harus fokus ke era industri, yang sayangnya saya belum melihatnya dalam hampir tiga tahun ini,” katanya.

BACA JUGA  Gelora DKI Jakarta Ajak Warga ber-Kolaborasi Melalui #GelorakanBelaNegara

Hadirnya tim bayangan, tambah Gobel, menunjukkan lemahnya Menteri Pendidikan dalam membangun sistem ke dalam, pembinaan sumberdaya manusia di tim internal, dan paling parah tak memahami tata kelola bernegara.

“Pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang bisa membangun tim dan tim itu bisa berkelanjutan. Nah ini malah membentuk tim di luar. Terus setelah dia tak jadi menteri, bagaimana dengan kelanjutan programnya? Ini kan aneh,” tutur Gobel.

BACA JUGA  DPD Soroti Lemahnya Kinerja Pemerintahan Jokowi dalam Perlindungan Anak

Ia khawatir hadirnya bahasa vendor ini menjadi memberi kesan bahwa ini hanya soal proyek saja.

“Dana pendidikan itu sangat besar. Sesuai regulasi harus 20 persen dari APBN, sehingga anggaran pendidikan sangat besar. Pada 2020 bernilai Rp 508 triliun, pada 2021 Rp 550 triliun, pada 2022 Rp 621 triliun, dan tahun 2023 nanti bisa lebih besar lagi. Bagaimana anggaran ini efektif bagi peningkatan kualitas guru, sarana dan prasarana pendidikan, kesejahteraan guru, serta ujungnya pada kualitas peserta didik. Menteri pendidikan harus bisa mempertanggungjawabkan ratusan triliun anggaran pendidikan ini,” katanya.

Sumber : tilik.id

Related Articles

Latest Articles