SuaraJakarta.co, PEKANBARU – Hari ini, 5 Februari 2014, menandai satu tahun dicanangkannya komitmen Kebijakan Konservasi Hutan (FCP) Asia Pulp & Paper (APP) milik Sinar Mas Group, namun manfaat komitmen ini masih merupakan tanda tanya besar, dan harapan kami semakin melemah, bukannya menguat.
Satu tahun komitmen FCP APP, dirayakan dengan tanpa kemenangan konservasi. Bahkan, komitmen penting untuk melindungi semua hutan alam, kawasan HCV dan HCS tidak menjadi kenyataan. Tidak ada assessment APP yang telah dijanjikan bisa diselesaikan, jadi satu hasil paling krusial dari kebijakan – keputusan di mana kawasan-kawasan yang akan dilindungi oleh APP malah masih menggantung.
Pada saat moratorium dicanangkan, konsesi-konsesi APP, seluas 2,6 juta hektar di Indonesia yang dulunya sebagian besar adalah hutan dan lahan gambut, sebenarnya hanya tersisa sebagian kecil saja. Berdasarkan investigasi-investigasi yang dilakukan Eyes on the Forest dan LSM lainnya menunjukkan bahwa blok-blok hutan kecil yang masih tersisa tersebut juga ditebang setelah moratorium.
“Koalisi Eyes on the Forest (EoF) selama 10 tahun memantau kinerja APP, dan kompetitornya. Meskipun APP telah mengundang banyak kelompok masyarakat madani untuk berdialog berdasarkan komitmen perubahan yang didengungkan APP setahun lalu, kami belum bisa mengapresiasinya karena banyak input kami tidak diakomodir oleh perusahaan, contohnya, dalam pengembangan protocol pelaksanaan kebijakan, juga studi HCVF dan HCS,” ujar Muslim Rasyid, koordinator Jikalahari.
Transparansi dalam banyak proses sangatlah dirasa kurang. Rincian informasi pada 38 pemasok SMG/APP masih hilang pada dashboard da nada sejumlah kawasan konsesi yang juga menghilang. Kajian Hutan Nilai Konservasi Tinggi (HCVF) di 38 pemasok SMG/APP di seluruh Indonesia belumlah diselesaikan. Sudah lewat berbulan-bulan setelah APP menjanjikan kalangan LSM untuk berbagi draft laporan, dan kami masih menunggunya.
“Tertundanya proses kajian HCVF yang dilakukan konsultan APP menjadi pertanyaan penting, apakah proses perubahan oleh perusahaan sudah berjalan sebagaimana komitmennya,” ujar Nursamsu dari WWF-Indonesia. “APP/SMG harus melakukan langkah-langkah tegas dan transparan terkait studi HCVF seperti jadwal aslinya yang sudah dijanjikan.”
APP/SMG belum berkomitmen secara resmi dan jelas melakukan restorasi hutan alam dan lahan gambut yang sudah mereka hancurkan.
“Kami akan selalu konsisten mempertanyakan komitmen sejati APP/SMG terhadap restorasi hutan alam dan gambut yang rusak karena operasi mereka selama 30 tahun, karena sampai sekarang kami belum mendapatkan solusi dan pelaksanaan yang memuaskan,” kata Riko Kurniawan, Direktur Eksekutif WALHI Riau.
Dalam hal penyelesaian konflik sosial, APP/SMG masih memiliki banyak pekerjaan dan koalisi akan memantau kinerja perusahaan, terlepas adanya kebijakan konservasi atau tidak. “Masih banyak sengketa dan hak-hak masyarakat tempatan dan tradisional yang belum diselesaikan oleh perusahaan, dikarenakan lemahnya langkah-langkah identifikasi dan resolusi sengketa selama ini,” ujar Riko Kurniawan.
Kehadiran pabrik pulp baru berkapasitas produksi 2 juta tahun per tahun di Sumatera Selatan semakin memprihatinkan terhadap kelayakan komitmen APP/SMG untuk melemahkan sinyal perubahan sehingga kewaspadaan terhadap dampak negative potensial karena pabrik pengolahan yang mengambil kayu dari sejumlah provinsi di Indonesia.
Koalisi EoF mendesak APP menghentikan deforestasi di seluruh rantai pasokannya, serta mengembalikan dan melindungi ekosistem bagi konservasi keanekaragaman hayati dan stok karbon yang ada di dalamnya.
Koalisi akan selalu memantau kinerja perusahaan di semua aspek, terutama apa yang terjadi di lapangan, dengan ada atau tidak ada komitmen perubahan. “Seharusnya, peringatan satu tahun komitmen konservasi menjadi cambuk bagi perusahaan untuk benar-benar berubah dan memulihkan kerusakan yang diakibatkannya. Karena perayaan tanpa kemenangan konservasi, hanyalah bentuk lain dari green washing,” ujar Muslim Rasyid.
