Simposium Tuna Nasional yang berlangsung sejak kemarin (10/12) dan pertama kali mengusung tema perbaikan pengelolaan perikanan menuju praktik yang berkelanjutan ini, bertujuan untuk menghimpun informasi seluas-luasnya dari hasil studi maupun temuan lapangan para akademisi, peneliti, dan para pelaku industri mengenai kondisi perikanan tuna Indonesia. Hasil-hasil studi dan temuan tersebut menunjukkan kebutuhan untuk segera melakukan perbaikan perikanan tuna yang mengarah kepada praktik keberlanjutan dan selanjutnya dirumuskan sebagai rekomendasi yang berguna bagi para pembuat kebijakan di Indonesia.
Hasil simposium menunjukkan bahwa saat ini status tingkat ekploitasi beberapa jenis tuna sudah sangat mengkhawatirkan, yaitu terekploitasi penuh (fully exploited) hingga terekploitasi berlebih (over-exploited). Kecenderungan penurunan persediaan tuna ini mengancam keberlangsungan mata pencaharian nelayan dan industri bisnis tuna di Indonesia. Menurunnya laju tangkap per unit usaha penangkapan (Catch Per Unit Effort – CPUE) dari tahun ke tahun, penangkapan juvenil tuna yang masih marak terjadi sebagai dampak dari penggunaan rumpon ikan yang tidak terkendali; jumlah, jenis armada dan alat tangkap yang belum terkendali secara optimal; belum adanya harvest control rule; serta masih maraknya praktik penangkapan IUU (Illegal, Unreported and Unregulated), adalah beberapa ancaman utama penyebab penurunan persediaan tuna di alam.
Namun demikian, keterlibatan swasta dalam upaya perbaikan pengelolaan perikanan tuna menunjukkan inidikasi peningkatan yang positif melalui upaya program ekolabel walaupun jumlahnya masih belum signifikan. Tingkat pemenuhan resolusi Lembaga Regional Pengelola Perikanan (Regional Fisheries Management Organisations – RFMOs) sebagai otoritas pengelola perikanan tuna dunia, terutama untuk isu pendataan hasil tangkapan melalui program onboard observer dan logbook perikanan di Indonesia juga menunjukan indikasi positif.
Wawan Ridwan, Direktur Program Coral Triangle WWF-Indonesia, mengungkapkan, “WWF-Indonesia siap mengawal setiap upaya perbaikan pengelolaan tuna di Indonesia menuju praktik yang berkelanjutan, karena sebagai salah satu negara produsen utama tuna di dunia, Indonesia harus melakukan perubahan untuk merebut pasar dari negara-negara lain yang telah lebih dulu mencetak produk-produk tuna bersertifikat ekolabel, seperti Marine Stewardship Council (MSC).”
Indonesia memiliki keterlibatan dan kontribusi kuat dalam pengelolaan perikanan tuna di dunia. Pada tahun 2011, tidak kurang dari satu juta ton tuna Indonesia di ekspor ke berbagai negara seperti Jepang, Amerika Serikat dan beberapa negara di Uni Eropa, dengan nilai ekspor mencapai IDR Rp. 11 triliun per tahun. Salah satu pembicara utama, Luky Adrianto, Kepala Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB, menegaskan bahwa aspek keberlanjutan seharusnya tidak semata-mata dilihat sebagai biaya, melainkan sebagai bagian dari investasi jangka panjang bisnis perikanan.
Direktur Sumber Daya Ikan KKP, Toni Ruchimat, yang turut hadir dalam simposium ini juga berpendapat bahwa pembenahan aspek pengelolaan, aspek sumberdaya, aspek teknologi, hingga aspek data dan informasi masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu segera dibereskan agar tidak berimbas kepada sediaan sumber daya tuna di alam dan kelangsungan bisnis. Perkembangan dan kecenderungan permintaan pasar akan produk tuna yang ramah lingkungan pun menjadi tantangan sekaligus peluang bagi Indonesia. Oleh karena itu, semangat kebersamaan dan kerja sama semua pihak, baik tingkat lokal maupun nasional, sangat diperlukan dalam upaya penyelamatan sumberdaya dan habitat tuna melalui promosi pengelolaan perikanan tuna yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
