SuaraJakarta.co, JAKARTA – Didorong keresahan karena RUU Penyandang Disabilitas tak juga disahkan meski telah masuk prolegnas, Fajri Nursyamsi memulai petisi di change.org. Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) itu menggalang dukungan hampir 10.000 orang melalui petisi change.org/BergerakUntukDisabilitas. Petisi itu ditujukan kepada Ketua Panja RUU Disabilitas Ledia Hanifa dan Ketua Komisi VIII DPR Saleh Daulay.
Untuk terus menggalang dukungan, Fajri dan Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas juga mengadakan kegiatan Bergerak Untuk Disabilitas yang diadakan di Komnas HAM.
“Tujuan kegiatan ini untuk mendorong terciptanya lingkungan ramah disabilitas di Indonesia. Gerakan ini sudah sangat mendesak untuk dilakukan karena penyandang disabilitas masih kerap didiskriminasikan,” tutur Fajri.
Dalam petisinya, Fajri menyebutkan Data WHO menyatakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 15-20% dari total penduduk. Artinya, 2 dari 10 orang di Indonesia menyandang disabilitas. Logisnya, dengan jumlah sebanyak itu, seharusnya pengambil kebijakan memberi perhatian lebih.
Tahun 2012, kata Fajri, siswa-siswa dengan disabilitas netra tidak memperoleh soal UN berhuruf Braille. Tahun 2013, ada paksaan terhadap penyandang disabilitas untuk menandatangani surat keterangan sakit untuk menggunakan jasa suatu maskapai penerbangan. Tahun 2014, para penyandang disabilitas berdemonstrasi di depan gedung Kementerian Pendidikan lantaran ada persyaratan seleksi SNMPTN yang melarang penyandang disabilitas netra dan tuli untuk ikut serta.
“Sebagai langkah awal dalam gerakan ini, Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas mendorong untuk segera disahkannya RUU Penyandang Disabilitas, yang saat ini masih dipersiapkan oleh Panja Komisi VIII DPR RI,” kata Fajri.
Lanjut Fajri, dalam upaya tersebut Koalisi Masyarakat Penyandang Disabilitas mendesak Komisi VIII DPR RI agar segera membahas RUU Penyandang Disabilitas bersama Pemerintah secara transparan dan partisipatif selambat-lambatnya pada 31 Agustus 2015. Ia berharap RUU tersebut sudah disahkan pada Hari Disabilitas Internasional 3 Desember mendatang.
“Saya berharap DPR mendengar suara ribuan masyarakat ini dan segera bekerja untuk memenuhi harapan kami,” tandas Fajri.
