SuaraJakarta.co, JAKARTA – Salah satu tugas anggota MPR, baik DPR maupun DPD dalam mengisi masa reses adalah menyosialisasikan Empat Pilar MPR RI; Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara; UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara dan Ketetapan MPR; NKRI sebagai bentuk negara; dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara ke berbagai lapisan masyarakat. Salah satunya seperti yang dilakukan Wakil Ketua Komite III DPD Fahira Idris yang melakukan sosialisasi Empat Pilar MPR di SMPN 115 Tebet, Jakarta Selatan, pertengahan Mei 2015 lalu. Dalam sosialisasi itu, berbagai pertanyaan dilontarkan siswa, salah satunya kenapa KPK dan Polri sering ‘berantem’.
Fahira mengatakan, pada sesi diskusi isu nasionalisme menjadi bahasan hangat di mana menurut pandangan para siswa saat ini banyak perpecahan hanya gara-gara perbedaan suku. Namun, salah seorang siswa mengatakan, perpecahan bukan hanya terjadi di masyarakat tetapi juga di lembaga negara.
“Lembaga negara kita yang fungsinya menegakkan hukum saja berantem terus seperti Polisi sama KPK,” ujar Fahira Idris menirukan ucapan salah seorang siswa SMP peserta sosialisasi, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta (26/05).
Menurut Fahira, walau sudah mereda, ternyata konflik yang melanda KPK dan Polri masih lekat dalam ingatan publik bahkan dalam pikiran anak SMP sekalipun.
“Ini memang karena pemberitaan kisruh kedua lembaga ini cukup masif di media massa terutama televisi dan konfliknya juga sudah terjadi berkali-kali. Tetapi saya bangga, karena walau masih SMP anak-anak ini cukup update dengan apa yang sedang terjadi di negaranya,” kata Senator Asal Jakarta ini.
Namun, dari gambaran ini, lanjut Fahira, hikmah yang bisa diambil adalah, ternyata tindak-tanduk dan polah tingkah para pejabat serta politisi di negeri ini bukan hanya menjadi tontonan orang dewasa tetapi juga anak-anak. Oleh kerena itu, penting bagi semua penyelenggara negara yang ada di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, memberikan contoh dan teladan, baik lewat perilaku maupun perkataan.
“Ternyata anak-anak juga memantau apa yang diperbuat dan dikatakan mulai dari presiden, anggota dewan, gubernur bahkan sampai ikut gelisah dengan maraknya korupsi dan konflik antara KPK-Polri,” ungkap Fahira.
