SuaraJakarta.co, JAKARTA – Dengan alasan TNI dan Polri tidak banyak pekerjaan karena minim berperang membuat Gubernur DKI Ahok berencana akan menjadi institusi keamanan negara tersebut sebagai mitra keamanan menggantikan Satpol PP DKI yang biasa digunakan sebagai Petugas Harian Lepas (PHL).
Hal tersebut disampaikan Ahok saat berkunjung kei Markas Komando Brimob (Mako Brimob), Kelapa Dua, Depok, Selasa (21/4). Ahok terkesima saat melihat toilet yang ada di sana bersih dan wangi. Selain itu, tanaman serta rumput yang berada di halaman Mako Brimob pun tertata rapi. Menurutnya, hal membuktikan bahwa kinerja personel TNI sangat baik.
“Saya bilang untuk apa DKI bayar terlalu banyak kasih honor ke Satpol PP untuk jadi (pekerja) di Dishub kalau kerjanya juga enggak jelas. Kenapa enggak kami manfaatkan personel TNI dan Polri, mereka kan kalau tidak perang kan kerjanya juga enggak terlalu banyak, hanya latihan,” ujar Ahok, sebagaimana dikutip dari laman Merdeka Online, Rabu (22/4)
Menurut Ahok, selama ini Satpol PP yang biasa direkrut oleh Pemprov DKI sebagai PHL, tidak disiplin. Sehingga, dirinya ingin mengganti keamanan yang berasal dari sipil tersebut menjadi unsur yang berlatar militer.
“Kan itu lumayan saya bilang. Itu yang saya tawarkan. Dari pada kita rekrut PHL, nggak disiplin, kenapa enggak kita rekrut saja anggota TNI dan Polri untuk jadi mandor. Mereka juga kan nggak selalu latihan perang. Latihan kan juga ada jeda,” jelas Ahok.
Mengenai penerbitan Peraturan Gubernur Nomor 138 tahun 2015 tentang Honorarium di Lingkungan Pemprov DKI, Ahok mengklarifikasi jika hal tersebut hanyalah bentuk penegasan dari Pemprov DKI, terhadap standarisasi upah yang diberikan kepada para anggota TNI dan Polri.
Bila sebelumnya pemberian upah itu sering berbeda di setiap kegiatan Pemprov DKI, maka dengan adanya Pergub itu, setiap aparat TNI dan Polri akan mendapat upah sebesar Rp 250.000 serta uang makan maksimal sebesar Rp 38.000 per hari, setiap kali anggota TNI atau Polri melakukan tugasnya membantu Pemprov DKI.
Ahok pun langsung mengusulkan sejumlah dana untuk honorarium personel TNI dan Polri pada Rapergub APBD 2015. Ahok berencana memanfaatkan anggota TNI menjadi honorer Pemprov DKI. Nantinya tugas para anggota TNI ini menjaga keamanan dan sebagainya dengan upah sebesar Rp 250.000 per hari. Selain lebih menghemat anggaran, aparat TNI dan Polri juga dikatakan lebih mudah dikoordinasi jika dibandingkan dengan PNS maupun tenaga outsourcing.
Ahok juga membandingkan kinerja anggota TNI dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil DKI. Menurutnya, gaji PNS DKI paling rendah Rp 9 juta, itupun hari sabtu dan minggu libur. Tapi, TNI dan Polri bisa bekerja selama 30 hari penuh, dengan gaji Rp 7,5 juta per bulan.
Sudah Menjadi Mitra
Ahok yakin hal ini akan terlaksana dikarenakan selama ini kerjasama antara TNI, Polri, dan Pemprov DKI sering terjadi dalam melakukan kegiatan bersama.
“Pengawal-pengawal saya saja, ini dari TNI dan Polri semua,” kata Ahok di Balai Kota DKI, Selasa, (21/4).
Institusi TNI dan Polri, lanjut Ahok, adalah mitra bagi Pemprov DKI karena selama ini dua lembaga tersebut sudah sering membantu saat Pemprov DKI melakukan berbagai program kewilayahan, seperti penggusuran dan penertiban.
Ketiga institusi ini, yakni Pemprov DKI, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya, juga rutin mengadakan kegiatan apel bersama seperti yang baru-baru ini dihadiri oleh Ahok di Markas Komando Korps Brimob Kelapa Dua, Depok, pada 16 April 2015.
Ahok mengklaim, kegiatan-kegiatan bersama ketiga institusi tersebut, bertujuan untuk meningkatkan solidaritas antara TNI, Polri, dan Pemprov DKI.
“Pemprov DKI ini punya 2 mitra, TNI, dan Polri. Dari dulu pun TNI sama Polri sudah rutin membantu kami,” ujar Ahok.