SuaraJakarta.co, JAKARTA – Banyaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Ahok, mendorong DPRD DKI Jakarta terus bergerak untuk mengevaluasi kinerja Ahok melalui Hak Angket. Tidak hanya Hak Angket masalah RAPBD 2015, melainkan juga Hak Angket untuk membahas masalah pengelolaan Corporate Social Responsibility (CSR) di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
“Kami memang sedang memikirkan masalah hak angket yang akan membahas khusus CSR,” ujar anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra M. Syarif sebagaimana dikutip dari laman Merdeka Online, Minggu (15/3).
Syarief menjelaskan, DPRD akan membuat tim angket kembali karena tim angket yang saat ini masih berlangsung bertujuan untuk mengusut RAPBD DKI 2015. Sehingga setelah selesai maka akan dipastikan muncul hak angket yang membas persoalan pengelolaan CSR.
“Semua pihak yang terlibat dalam permasalahan hak CSR nantinya akan dipanggil,” tegasnya.
