SuaraJakarta.co, JAKARTA – Dari pengumuman reshuffle hari ini, tampaknya Jokowi ingin tetap mempertahankan eksistensi sekaligus representasi PDI Perjuangan di dalam pemerintahannya.
Hal tersebut sebagaimana tercermin dalam dua hal. Pertama, hanya Menko Puan Maharani yang tidak terkena reshuffle, padahal 3 (tiga) menteri koordinator lainnya terkena pahitnya kebijakan Jokowi tersebut. Ada yang digantikan dengan orang lain, ada juga yang digeser posisinya ke posisi lain
Sebagaimana diketahui, mantan Menko Perekonomian Sofyan Djalil berganti posisinya menjadi Kepala Bappenas; Menkopolhukam Tedjo Edhy Purdijanto digantikan posisinya oleh Kepala Staf Kepresidenan, Luhut Panjaitan; dan Menko Kemaritiman, Indriyono Soesilo, digantikan oleh Rizal Ramli.
Kedua, jatah untuk PDI Perjuangan bertambah dengan hadirnya Pramono Anung menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, menggantikan Andi Widjajanto. Pramono Anung adalah politisi senior di partai berlambang banteng merah tersebut. Karirnya terakhir adalah sebagai Sekjen PDIP sebelum digantikan oleh Hasto Kristyanto.
Politisi PDI Perjuangan, Aria Bima, berkilah bahwa penambahan representasi ini adalah bagian dari pertanggung jawaban atas kinerja pemerintahan saat ini. Sehingga, menurutnya wajar
PDI Perjuangan punya tanggung jawab atas kinerja pemerintahan saat ini. Karena itu, anggota fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, Aria Bima mengatakan, partainya akan wajar jika mengusulkan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) merombak pengisi kabinet.
Politikus di Parlemen itu kembali menegaskan, Jokowi adalah presiden dari partainya. Tentu bukan persoalan jika partainya juga ikut mengoreksi dan memberikan saran atas kinerja serta kebijakan pemerintah.
“Termasuk untuk reshuffle (perombakan kabinet). Itu wajar,” kata anggota Komisi VI DPR itu saat ditemui di DPR, Jakarta, Kamis (25/6).
