SuaraJakarta.co, JAKARTA – Kalau Ketua DPR Setya Novanto divonis publik bersalah karena melakukan pertemuan dengan Direktur PT Freeport Indonesia Maroef Sjamsuddin, maka sudah sepantasnya pertemuan Erwin Aksa (keponakan Wapres JK) dengan Bos PT Freeport McMoran, James Robert Moffet juga dipersoalkan secara etika maupun hukum.
Pertemuan tersebut bukan isapan jempol. Faktanya, Wapres JK membenarkan adanya pertemuan Erwin Aksa dengan pria yang kerap disapa Jim Bob tersebut. JK mengelak, pertemuan dengan Jim Bob itu, murni urusan bisnis.
Dikutip dari laman Katadata.co.id, Selasa (23/12), Erwin Aksa adalah CEO Bosowa. Perusahaan ini bergerak dalam beragam bidang bisnis, mulai semen, otomotif, hingga pertambangan.
Sejak 2013, Bosowa memang membangun pabrik semen (grinding plant) di Sorong, Papua Barat, dengan investasi senilai Rp679 miliar.
Pembangunan pabrik semen di Papua dianggap penting untuk mendukung ketersediaan infrastruktur yang sangat minim.
“Punya tiga pabrik semen, dia jual semen ke sana, karena dia punya pabrik yang ada di Sorong, macam-macam mau bikin di sana,” kata Wapres JK
Fakta adanya pertemuan ini, pertama kali diungkap oleh Wakil Sekjend Partai Gerindra Andre Rosiane. Menurut Andre, Jim Bob menemui Erwin dan keluarganya sebelum terjadi pertemuan antara Setya Novanto dengan Maroef Sjamsuddin. Pertemuan, kata Andre dilakukan di Kantor Bosowa, Gedung Menara Karya, lantai 10, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta.
Ia menduga pertemuan itu dilakukan untuk memuluskan kontrak karya PT Freeport yang akan habis 2021 nanti.
Namun, menurut Erwin Aksa, pertemuan itu berlangsung tahun lalu di kafe hotel Ritz Carlton. Karena di kafe, pertemuannya terbuka, bisa dilihat semua orang.
“Kami hanya ngobrol sambil ngopi-ngopi,” ujarnya
Erwin pun memastikan dalam pertemuan itu dirinya tak membawa-bawa nama JK. Sebab, kata dia, dirinya sudah menjadi pengusaha sejak lama. “Saya kenal Jim Bob sudah lama. Dan saya mau ketemu siapa saja boleh selama saya tidak mempengaruhi posisi Pak JK. Saya bukan pengusaha baru,” ujar Erwin.
Wakil Ketua DPR Agus Hermanto tak mempersoalkan pertemuan itu. Asal pertemuan itu memang membicarakan masalah bisnis. “Kalau yang dibicarakan mengenai hal kebijakan publik tentunya tidak sesuai,” kata Agus.
