SuaraJakarta.co, JAKARTA – Banyak Kebijakan yang Harus Dikritisi, FPKS Jakarta Gelar Diskusi Publik. Isu besar yang saat ini ada sudah terlalu banyak menutup isu pembangunan di Jakarta, yang sesungguhnya tidak kalah penting untuk kebaikan warga Jakarta juga, salah satunya adalah enam ruas jalan tol yang akan dibangun, pertanyaannya adalah apakah pembangunan ini akan menjadi solusi kemacetan di Jakarta, atau menambah masalah baru di Ibukota.
Hal ini disampaikan Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Selamat Nurdin, saat membuka acara Diskusi Publik dengan tema “Enam Ruas Jalan Tol Dalam Kota, Solusi atau Masalah Baru Ibukota?”, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Kamis (20/11).
Di DPRD ini, lanjut pria yang akrab disapa Bang Didin ini mengatakan, seharusnya ada banyak diskursus berupa gagasan-gagasan untuk pembangunan Jakarta, “Kita perlu mengkritisi NJOP yang tiba-tiba naik, MRT yang molor, BOP yang akan dihilangkan sehingga nanti akan ada Kartu Jakarta Pintar di 2017 yang boleh jadi akan menjadi alat money politic di Pilkada 2017,” ungkap Didin yang juga menjabat Ketua DPW PKS DKI Jakarta.
Setelah Alat Kelengkapan Dewan sudah ada, kelembagaan fraksi-fraksi sudah baik, harapannya akan ada gagasan-gagasan yang bisa mengkritisi isu pembangunan yang ada di Jakarta, “Untuk itu Fraksi PKS Jakarta menggelar diskusi publik ini, agar masyarakat mengetahui bagaimana konsensi pembangunan enam ruas jalan tol ini terjadi, apakah solusi atau menambah masalah baru di Ibukota,” tegas Didin.
Acara diskusi dihadiri sejumlah narasumber yang kompeten dibidangnya membuat suasana diskusi menjadi berisi, hadir diantaranya Direktur Utama PT Jakarta Toll Development Frans Satyaki Sunito, Pemerhati Kebijakan Publik Agus Pambagyo, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra Muhammad Taufik dan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana.
Hadir pula dalam diskusi publik ini, Ketua Fraksi PDIP Jhonny Simanjuntak, Anggota DPRD DKI Jakarta asal Fraksi Partai Golkar, Fraksi Gerindra dan Fraksi Nasional Demokrat, serta kalangan LSM di Jakarta. [SJ]
