SuaraJakarta.co, JAKARTA – Anggota DPR RI dari Dapil Jakarta II Hidayat Nur Wahid menegaskan bahwa PKS tidak mendukung Ahok bukan karena alasan Suku, Agama, Ras, dan Antar golongan (SARA). Melainkan karena Ahok memiliki kinerja dan komunikasi publik yang buruk.
“Kami berpendapat tidak mendukung Ahok bukan karena alasan SARA. Tapi, karena kami menginginkan Jakarta yang lebih baik dari sekarang,” jelas Hidayat di Gedung Nusantara V DPR/MPR, Selasa (29/3).
Menurut Hidayat, secara kinerja, serapan anggaran APBD DKI semasa kepemimpinan Ahok sangatlah rendah. Padahal, di tempat lain, ada pemimpin yang santun dengan serapan anggaran yang tetap tinggi.
“Kalau Ahok mengatakan lebih baik tidak diserap daripada dikorupsi, ada tempat yang lain diserap tanpa korupsi kok? Jadi, ternyata pemimpin yang lebih baik di luar Jakarta masih lebih banyak,” tambah Hidayat.
Diketahui, menurut hasil riset dari Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3EI) serapan APBD DKI tahun 2015 secara keseluruhan hanya mencapai 36,07 persen. Bahkan, dalam LHP BPRI RI, banyak permasalahan dan temuan ketidakwajaran dari pengelolaan APBD DKI tersebut. Bahkan, angka ketimpangan di Jakarta semakin tinggi dengan mencapai 0,43 persen, satu tingkat di atas Provinsi Papua.
Kedua, Hidayat menilai komunikasi publik Ahok sebagai seorang pemimpin, sangatlah buruk. Seringkali, Ahok mengeluarkan ungkapan yang tidak semestinya dikeluarkan oleh seorang pemimpin.
“Pemimpin yang tegas, tidak korupsi, tapi ungkapan publiknya santun juga banyak kok,” jelas Hidayat.
Oleh karena itu, PKS tidak ingin mengambil resiko dengan mendukung pemimpin yang masih bermasalah dari segi hukum, sebagaimana status Ahok yang terlapor korupsi oleh KPK ini.
PKS, tambah Hidayat, lebih baik memilih pemimpin yang tegas, santun, tidak korupsi, memiliki kinerja baik dengan serapan APBD tinggi, dan tidak dilaporkan ke KPK.
“Jadi, kenapa kemudian seolah tidak ada alternatif selain Ahok?,”
(iman)
