SuaraJakarta.co, JAKARTA – Ratusan Mahasiswa IISIP yang tergabung dalam Forum Mahasiswa IISIP (Formasi IISIP) sore tadi pukul 15:00 wib menggelar aksi teaterikal memperingati hari buruh sedunia dan hari pendidikan yang jatuh pada tanggal 1 dan 2 Mei.
Aksi teaterikal ini digelar sebagai wujud kepedulian Formasi IISIP terhadap kondisi dan situasi bangsa yang saat ini semakin terpuruk sehingga semakin tingginya angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia.
Formasi IISIP menganggap sampai sejauh ini belum adanya perubahan ditingkat kesejahteraan rakyat meskipun saat ini pemerintah sudah berganti. Rezim Jokowi yang digadang gadang akan membawa perubahan ternyata masih jauh panggang dari api.
Terbukti bahwa saat ini pemerintah hanya fokus melakukan pembangunan infrastruktur yang bukan kebutuhan pokok bagi rakyat Indonesia, hal tersebut hanya mengakomodir kepentingan para investor atau pengusaha.
Ahmad Muhajir yang akrab dipanggil Ajir, salah satu pengurus Formasi IISIP dalam wawancara disela aksi tersebut mengatakan “Kebijakan kebijakan yang selama ini dijalankan oleh Jokowi semakin menunjukan bahwa Jokowi lebih mementingkan kepentingan pasar ketimbang kesejahteraan rakyat”.
“pencabut subsidi dari berbagai sektor, mulai dari pendidikan, BBM, hingga Tarif Dasar Listrik serta diprivatisasi sektor-sektor tersebut membuat rakyat semakin terjebak dalam kemiskinan” ujar Ajir.
Ajir menambahkan “Bahwa ini menunjukan bukti bahwa pemerintahan Jokowi telah mempraktekan kebijakan pasar bebas yamg sejati bukanlah sebuah solusi terhadap krisis yang terjadi disini”.
Sementara Andy Tama biasa dipamggil Andi, salah satu perangkat aksi tersebut mengatakan “mayoritas rakyat Indonesia yang merupakan pekerja (buruh) masih diupah murah, tidak adanya jaminan hukum yang pasti dari pemerintah membuat pekerja di Indonesia rentan menjadi korban penindasan”.
Seperti kita ketahui bahwa Sistem kerja kontrak dan outsourcing yang masih banyak dipraktikan membuat kaum buruh semakin dieksploiatasi oleh pengusaha. Sementara dalam hal pengawasan yamg dilakukan pemerintahan masih sangat lemah.
“Bentuk-bentuk eksploitasi itu misalnya, upah tidak sesuai UMP/UMR, status kerja yang tidak jelas, serta dipekerjakannya anak dibawah umur” ucap Andi.
Formasi IISIP juga menilai di sektor pendidikan yang merupakan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia hanya menjadi bahan pencitraan politik saja dengan mengatakan wajib belajar 12 tahun, yang artinya biaya hingga SMA gratis. Namun pada kenyataannya pendidikan di Indonesia tetap mahal.
Dalam aksinya tersebut Formasi IISIP menyerukan tuntutan kepada pemerintah Jokowi agar menghentikan pencabutan subsidi karena bukan solusi, melaksanakan pendidikan yang murah dan ilmiah, menghapuskan upah murah, menghapus sistem outsourcing, dan memberikan perlindungan kepada buruh terhadap pelanggaran HAM yang sering menimpa buruh. (AN).
