SuaraJakarta.co, JAKARTA – Dua bulan lagi tahun anggaran 2014 provinsi DKI Jakarta akan berakhir, memasuki kuartal IV tahun 2014 Provinsi DKI Jakarta baru mencapai 21,8 triliun dari total APBD Provinsi DKI Jakarta sebesar 72,905 triliun. Berarti penyerapan anggaran kurang dari 40%. Adapun target penyerapan APBD DKI Jakarta tahun 2014 ini yakni 97 persen maksimal pada tanggal 15 Desember 2014 atau realisasi penggunaan APBD DKI Jakarta mencapai Rp. 70.71 triliun. Apakah bisa terealisasi? hal ini dikemukakan dalam diskusi dwimingguan yang digelar Himpunan Masyarakat Untuk Kemanusiaan dan Keadlian (HUMANIKA DKI JAKARTA), bertema “Penyerapan Anggaran VS Pelayanan Masyarakat”, di jalan setia Bidaracina, Jatinegara Jakarta Timur, Rabu (22/10/2014).
Dalam kesempatan itu, Pengamat/Ketua Umum Koalisi Rakyat Pemerhati Jakarta Baru Mengatakan, Pemerintah DKI Jakarta yang ditinggal oleh gubernurnya dan sekarang digantikan oleh wakil gubernur sebagai Plt Gubernur yaitu Basuki Tjahaja Purnama, “ia mengatakan selayaknya pemerintah Provinsi DKI Jakarta harus diberhentikan oleh DPRD DKI Jakarta, karena sudah tidak ada yang bisa dibanggakan lagi, Plt Gubernur yang ada hanya lah menunjukkan arogansi dan kesombongan dalam memimpin.” ujar Sugiyanto di sekretariat Humanika Jakarta.
Sugiyanto dengan beberapa LSM telah mengkaji mengenai, Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2014 memiliki APBD sebesar 72,905 triliun, namun sampai saat ini pemerintah DKI Jakarta hanya dapat menyerap APBD 2014 mencapai 21,8 triliun. Dengan melihat anggaran yang besar seharusnya pemerintah mampu memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan dll. ia (Sugiyanto) mengungkapkan, Realitanya pemerintah kurang memaksimalkan APBD 2014 untuk pelayanan masyarakat, Ini merupakan sebuah bentuk kegagalan pemerintah yang tidak mampu mengalokasikan dana kepada masyarakat DKI Jakarta.
Sementara anggota DPRD DKI Jakarta Syarief Mengemukakan, bahwasannya Provinsi DKI Jakarta memiliki modal pemasukan untuk anggaran daerah sekitar 35%, “Namun Basuki Tjahaja Purnama meminta agar pendapatan Provinsi DKI Jakarta dinaikkan tetapi sesudah dinaikkan dan direncanakan tidak dapat terdistribusi dengan baik karena sampai bulan oktober APBD hanya teralokasi sekitar 21,8 triliun sisa dari APBD masih ada 51,1 triliun.”Berbagai alasan rendahnya penyerapan anggaran karena unit lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah (ULP) yang belum bisa bekerja maksimal.ungkap anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Partai Gerindra ini.
Ia juga mengatakan, Basuki Tjahaja Purnama tidak mempercayai SKPD yang sudah ada, karena dianggap banyak kecurangan-kecurangan di SKPD. Beliau lebih mempercayai kepada ULP untuk menjalankan program-program. Ini adalah dampak dari reformasi birokrasi yang kebablasan. “Ketika anggaran tidak dapat dimaksimalkan oleh pemerintah akan kita ketahui di LKPJ setelah APBD diberhentikan 6 bulan setelahnya dan akan dilaporkan ke DPRD dan masyarakat DKI Jakarta”. Tandas anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi Gerindra Syarief, “kalau kita melihat beberapa Kota/Kabupaten yang lain mengalami proses keterlambatan pembangunan karena tidak adanya anggaran untuk daerahnya, Namun Provinsi DKI Jakarta yang sudah mempunyai anggaran 72,905 triliun tidak dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah DKI Jakarta.” Ungkap Syarief.
selanjutnya narasumber yang terakhir adalah kepala BPKD mengelak untuk hadir ke acara diskusi dwimingguan yang digelar oleh HUMANIKA JAKARTA sedangkan forum diskusi sangat membutuhkan informasi real tentang penyerapan anggaran DKI Jakarta dan pencapaian pembangunan DKI Jakarta 2014. tandas ketua pelaksana “Ahmad Sulhy”.
