SuaraJakarta.co, JAKARTA – Anggota DPRD DKI Jakarta Muhammad Sanusi menilai seringnya kebijakan merombak struktur di lingkungan Pemprov DKI oleh Ahok berdampak pada minimnya serapan anggaran yang hanya di angka sekitar 30% hingga Agustus 2015 ini.
Hal itu disampaikan oleh Sanusi menyusul telah terjadi 6 (enam) kali perombakan, mulai dari Ahok masih menjadi wakil hingga gubernur saat ini. Di tahun ini saja pun tercatat sudah 3 (tiga) kali terjadi perombakan.
“Tidak mudah untuk beradaptasi menjalani program kegiatan kalau cuma dengan waktu evaluasi tiga bulan. Akibatnya, penyerapan rendah. Belanja modal itu belanja publik yang dampaknya dirasakan masyarakat. Jadi, DKI seharusnya fokrus terhadap penyerapan dengan membuat suasana kerja jajarannya nyaman,”jelas Ketua Komisi D DPRD DKI itu sebagaimana dikutip dari Harian Seputar Indonesia, Sabtu (5/8).
Selain itu, Sanusi mempertanyakan jika perombakan ini lebih bersifat subyektif Ahok, bukan pada hasil penilaian obyektif yang didasarkan pada asesmen kepegawaian yang benar dan tepat. Apalagi, dirinya menilai ada pejabat kepala dinas yang baru menjabat awal Januari, kini sudah di-staf kan.
“Kalau sebentar-bentar diganti, berarti kan ada persoalan asesmen. Jangan-jangan penilaiannya tidak objektif, fit and proper test tidak ada. Kalau pakai standarisasi HRD yang pas seharusnya tidak diganti. Kalau baru dilantik kemudian di-staf kan, bagaimana itu?” tanyanya.
Sebagaimana diketahui, pada Jumat (4/9), Gubernur DKI Ahok merombak 327 PNS DKI. Dari sekian banyak itu, ada 3 dinas yang mendapat perombakan paling banyak, yaitu Dinas Perhubungan dan Transportasi (Dishubtrans) dengan rincian pejabat eselon III sebanyak 12 orang, pejabat eselon IV sebanyak 35 orang, dan pejabat eselon II satu orang yaitu Wakil kepala dinas Teguh Hendrawan menggantikan Pargaulan Butar-Butar yang padahal baru dilantik awal Januari 2015 ini.
Selain itu, Dinas Pelayanan Pajak terdapat sekitar 88 pejabat yang dirombak, dan Dinas Kesehatan mengalami perombakan sebanyak 97 pejabat.
