SuaraJakarta.co, JAKARTA – Ketua MPR RI Zulkifli Hasan menilai pemerintah perlu mendahulukan kepentingan pengusaha pribumi proyek pusat maupun daerah.
“Pengusaha pribumi harus tumbuh dan berdaya saing. Ini adalah affirmative action untuk mengurangi kesenjangan,” ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan pasca pertemuan Pimpinan Lembaga Negara kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (14/3).
Selain itu, Politisi PAN ini juga mengingatkan pemerintah agar mengembalikan fungsi Bulog untuk memenuhi kebutuhan Sembilan Bahan Pokok (Sembako).
“Dari Bulog lalu didistribusikan ke koperasi koperasi di daerah. Selanjutnya diberikan pada Pedagang pedagang pribumi di Kecamatan, Kabupaten sampai Provinsi,” katanya.
Upaya distribusi pada koperasi di daerah, Lanjut Ketua MPR, adalah untuk mencegah rent seeking dan merangsang munculnya pengusaha pengusaha pribumi baru di daerah.
Zulkifli juga menyinggung peran Lembaga Keuangan untuk mengurangi kesenjangan. Ia mengusulkan agar Lembaga keuangan Bank atau Non Bank mempermudah akses permodalan sekaligus memberikan pelatihan bagi pengusaha di tingkat lokal
“Akses permodalan dari Bank untuk pengusaha pribumi harus dipermudah. Kebijakan kemudahan modal ini bisa diimbangi dengan pelatihan untuk meningkatkan skill dan kapastitas SDM pengusaha pribumi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua MPR juga mengusulkan kebijakan redistribusi lahan untuk rakyat melalui revisi UU Agraria
“Kepemilikan tanah penting bagi rakyat untuk berdaya dan produktif. Saya yakin, kebijakan redistribusi lahan ini dapat mengurangi kesenjangan secara signifikan,” tutup Zulkifli. (RDB)
