Sebagaimana diketahui sejak ditinggal oleh Joko Widodo yang sekarang menjadi Presiden Republik Indonesia, kepemimpinan di Jakarta saat ini dipegang oleh Ahok panggilan akrab Basuki Tjahaja Purnama sebagai Pelaksana Tugas. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri telah ‘mendesak’ dewan untuk segera melantik Ahok melalui rekomendasi nomor 121.32/4438/OTDA.
Anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Keadilan Sejahtera, Dite Abimanyu menanggapi perihal krisis kepemimpinan di ibu kota, menurutnya melihat kondisi kepemimpinan di Jakarta harus dihadapi dengan kepala dingin dan harus sesuai dengan konstitusi. “Tunggu dulu lah jangan sampai ada kesan Ahok itu titipan, kan kita sudah meminta fatwa Mahkamah Agung sebelum keluar surat rekomendasi itu (surat rekomendasi Kemendagri-red.)”.
Sebelumnya Pimpinan DPRD DKI telah melayangkan surat kepada Mahkamah Agung untuk memberikan fatwa terkait dengan tafsir peraturan pengisian kekosongan pimpinan di DKI. “Jangan sampai nanti timbul kisruh yang lebih besar lagi kalau ternyata fatwa Mahkamah Agung hasilnya berbeda”. Dite melanjutkan aksi unjuk rasa menolak Ahok adalah konstitusi sejauh dan selama melalui prosedur hukum; ia mengungkapkan agar Ahok tidak memanasi para demonstran dengan stetmen yang berlebihan tapi sikapilah dengan dewasa sebagaimana pemimpin pada umumnya, jangan berlebihan yang terkesan arogan.
Harry Kurniawan dari LBH Adil Sejahtera menyayangkan arogansi Ahok yang menantang para demonstran dengan Pembubaran Organisasi, ini cermin ketidak pahaman beliau tentang demokrasi dan bahkan cenderung ottoriter jadi sudah saatnya DPRD DKI melakukan evaluasi agar kisruh ini tidak berkepanjangan tegas harry. (MM)
