SuaraJakarta.co, DEPOK – Kader-kader PDI Perjuangan menolak untuk mendukung calon wali kota Depok, Dimas Oky Nugroho, yang diusung oleh partai banteng bermoncong putih ini. Pasalnya, proses pencalonan Dimas dinilai bukanlah hasil dari aspirasi kalangan grass rootmelainkan hasil dari permainan politik di tingkat elit.
“Arus disini jelas, ada permainan politik kelas atas yang hanya mementingkan kepentingan pribadi atau golongan tertentu,” ungkap Jhon, Kader PDIP DPC Kota Depok .
Menurut pria yang kerap disapa John Banten ini terdapat ketidakabsahan pencalonan Dimas Oky, yaitu berupa pemalsuan tanda tangan Sekretaris DPC PDIP Kota Depok, Toto Towel. Ketidakabsahan inilah yang mewarnai maraknya unjuk rasa di depan kantor KPU Kota Depok.
Jika persoalan ini terus dibiarkan, dirinya mengancam akan banyak kader yang akanlompat pagar untuk mengusung pasangan calon (paslon) lain, yaitu paslon Idris Abdul Shomad – Pradi Supriatna, yang diusung oleh PKS dan Gerindra.
“Jangan salahkan kami, kalau hal ini kami lakukan sebagai bentuk protes keras terhadap para elite politik khususnya ketua DPC PDIP Depok,” tegas salah satu kader, Jono yang biasa disebut Jhon Banten itu.
Sebagaimana diketahui, paslon Dimas Oky Nugroho yang dicalonkan oleh PDIP dipasangkan dengan Babai Suhaimi yang berasal dari Partai Golkar. Paslon ini akan menantang incumbent, yaitu Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad (PKS) yang dipasangkan dengan Pradi Supriatna (Gerindra).
Bahkan, para kader mengancam akan lompat pagar mengusung pasangan lain jika aspirasinya tidak di dengar para elite pengurus DPC PDIP Kota Depok.
“Jangan salahkan kami, kalau hal ini kami lakukan sebagai bentuk protes keras terhadap para elite politik khususnya ketua DPC PDIP Depok,” tegas salah satu kader, Jono yang biasa disebut Jhon Banten itu.
Jika ketidakabsahan tanda tangan ini mempengaruhi verifikasi KPU terhadap berkas calon, maka Pilkada Depok terancam ditunda sampai 2017 karena hanya ada satu calon yang sah yakni Idris Abdul Shomad – Pradi Supriatna.
Sebelumnya, Ketua Bawaslu Jawa Barat Harminus Koto menegaskan, jika dalam perjalanan verifikasi terdapat pasangan calon di Depok dinyatakan tidak sah, maka pendaftaran calon tidak dapat kembali dibuka tetapi menunggu pilkada serentak periode selanjutnya pada 2017.
