SuaraJakarta.co, JAKARTA – Panglima TNI Gatot Nurmantyo kembali berbicara soal adanya polemik upaya pengadaan 5000 senjata di luar institusi TNI.
Menurut lulusan Akmil tahun 1992 ini, apa yang disampaikan ke publik tersebut bukanlah informasi intelijen.
“Yang saya sampaikan itu bukan informasi intelijen, karena informasi intelijen itu formasinya si-a-ka-di-ba-me: siapa pelakunya, apa yang dilakukan, kapan, dimana, dan bagaimana. Yang kemarin saya sampaikan (di Cilangkap, red) belum terjadi. Sifatnya akan,” jelas Gatot di Gedung DPR/MPR, Rabu (27/9).
“Tapi, kalau informasi intelijen, hanya boleh disampaikan ke atasan saya, presiden. Menkopolhukam pun tidak, menhan pun tidak,”
Diketahui, Panglima TNI Gatot Nurmantyo pada Jumat (22/9) menyampaikan di hadapan para jenderal aktif dan purnawirawan TNI akan adanya upaya untuk pengadaan senjata sebanyak 5000 pucuk di luar institusi TNI.
Gatot pun menegaskan bahwa institusi Polri pun tidak berwenang memiliki senjata yang bisa menembak tank, pesawat, dan kapal.
Atas polemik ini, Menkopolhukam Wiranto, pada Minggu (24/9), telah memberikan klarifikasi bahwa yang ada adalah pengadaan 500 pucuk senjata untuk keperluan pendidikan intelijen oleh BIN.
Sedangkan, PT Pindad pun telah mengabarkan bahwa ada rencana pemesanan senjata yang dilakukan polri dari perusahaannya sebanyak 5000 pucuk.
“Polisi yang rencananya 5000 pucuk tapi kontraknya belum ada,” kata Sekretaris Perusahaan PT Pindad Bayu A. Fiantori, Senin (25/9). (RDB)
