SuaraJakarta.co, JAKARTA – Juru bicara Fraksi PDI-P DPRD DKI, Steven Setiabudi, meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk segera menyelesaikan audit investigasi RS Sumber Waras. Pasalnya, menurutnya, kasus pembelian lahan RS Sumber Waras di Grogol, Jakarta Barat, seluas 3,6 hektare dengan anggaran sebesar Rp 800 miliar pada APBD Perubahan 2014, membuat gaduh suasana kerja di pemerintahan Ibu Kota DKI. Tujuannya, kata Steven, agar kasus tersebut jelas apakah ada penyimpangan atau tidak.
“Sebab, kalau seperti ini (dibiarkan). Eksekutif mau kerja takut dan kami pun juga dilema. Takut dewan lagi dituduh menghambat kerja Pemprov,” kata Steven di kantor DPRD DKI, Jakarta, Senin (24/8/2015).
Steven, dalam hal ini, mewakili 7 (tujuh) fraksi lainnya yang meminta BPK segera minta menyelesaikan investigasi tersebut. Steven juga meminta aparat penegak hukum untuk melakukan penindakan jika terjadi penyimpangan
“Jadi, kami (delapan fraksi) juga mendukung langkah aparat hukum, jika terjadi penyimpangan dan terbukti,” paparnya.
Hal senada juga dikatakan Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Zainudin. Dia berharap, agar BPK segera menyelesaikan audit investigasi pembelian lahan RS Sumber Waras. Dengan begitu, kata dia, semuanya akan jelas dan kasus tersebut tidak menjadi bola liar.
“Biar cepat jelas dan tidak saling tuduh serta kegaduhan bisa mereda,” ungkapnya.
