SuaraJakarta.co, JAKARTA – Wakil Ketua Fraksi PKS Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Iskan Qolba Lubis minta perdebatan soal Blok Masela hendaknya tidak pada lokasi pembangunan kilang, baik di darat (on shore) maupun di laut (off shore).
Melainkan, agar bagaimana pembahasan tentang Blok Masela harus difokuskan pada nilai kebermanfaatan yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.
“Semua pihak seharusnya fokus pada nilai manfaat dan keuntungannya bagi negara,” ujar Iskan dalam Diskusi Publik ‘Blok Masela: Mencari Keputusan yang Konstitusional’ di Gedung Nusantara IV DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, sebagaimana rilis yang dikirimkan ke suarajakarta.co, Rabu (2/3).
Diketahui, hingga saat ini pemerintah dan swasta masih silang pendapat dalam menentukan lokasi Lapangan Gas Alam Cair tersebut. Menurut perhitungan swasta, perkiraan biaya pembangunan kilang offshore hanya US$ 14,8 miliar dan kilang onshore mencapai US$ 19,3 miliar. Sedangkan, menurut perkiraan Kemenko Maritim dan Sumber Daya, biaya pembangunan onshore sebesar US$16 miliar, dan offshore mencapai US$22 miliar.
Oleh karena itu, daripada silang pendapat tentang hal tersebut, Iskan lebih meminta pemerintah tetap mempertahankan tiga prinsip terkait dengan Blok Masela.
“Pertama, bagaimana kedaulatan negara terjamin sesuai konstitusi. Kedua, memastikan industri berkembang di sekitar lokasi. Ketiga, bagaimana mempertahankan kearifan lokal, karena kekayaan alam adalah harta karun yang harus dijaga,” jelas Anggota Komisi VII DPR RI ini.
Selama ini, menurut Iskan, SKK Migas belum optimal memenuhi tiga hal di atas.
“Selama ini SKK migas, belum bisa memberi manfaat dan mewujudkan kedaulatan energi. Padahal SKK Migas dibentuk agar pengambilan sumber daya alam minyak dan gas bumi milik negara dapat memberikan manfaat dan penerimaan yang maksimal bagi negara,” tegas Legislator PKS dari Dapil Sumatera Utara II ini.
Ke depan, Iskan berharap Pertaminan bisa mengambil alih pengelolaan Blok Masela daripada diserahkan kepada swasta.
“Karena ini aset kekayaan kita, yang seharusnya bisa dijadikan sebagai modal pembangunan. Untuk itu, Pemerintah harus perkuat Pertamina agar mampu mengelola Blok Masela ini,
Diskusi Publik ini menghadirkan beberapa narasumber, antara lain Marwan Batubara (IRESS), Connie Rahakundini (Pengamat Militer), Enny Sri Hartati (INDEF), dan Amien Sunaryadi (Mantan Komisioner KPK).
(iman)
