SuaraJakarta.co, JAKARTA – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam Forum Ketahanan NKRI melaporkan Gubernur DKI Jakarta, Ahok ke Kejaksaan Agung terkait dugaan kasus korupsi pembangunan dermaga Manggar Belitung Timur yang diduga merugikan negara sebesar Rp 22 miliar.
Meskipun kasus ini sempat tertunda penanganannya karena situasi politik tahun 2012 yang masih dalam suasana Pilgub DKI Jakarta, namun DPRD DKI tetap mendesak Korps Adhyaksa tersebut untuk memperjelas duduk perkaranya
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra, Prabowo Soenirman, yang mengimbau Kejagung segera memeriksa Ahok saat menjabat sebagai Bupati Belitung Timur.
“Kalau memang ada ya harus segera diperiksa,” ujar Prabowo, sebagaimana dikutip dari laman Berita Satu, Rabu (1/7).
Namun, Politikus Partai Gerindra itu meminta Kejagung segera memulihkan nama Ahok bila kemudian tidak ditemukan kasus dugaan korupsi, “Apalagi kasus korupsi jadi makanan publik saat ini,” katanya.
Sebagai partai yang pernah mengusung maju sebagai cawagub DKI bersama dengan Jokowi, Prabowo mengaku, saat partainya mengusung Ahok di Pilkada DKI tahun 2012 silam, Gerindra belum mendengar soal kasus dugaan korupsi tersebut. Untuk itu, ia berharap penyelidikan kasus ini segera dilaksanakan.
”Kalau saat itu ada pasti nggak akan ambil Gerindra. Makanya Kejagung harus selidiki sebaik mungkin,” pungkasnya.
Dikutip dari laman Rakyat Merdeka Online, Kamis (2/7), kasus ini berawal tahun 2003 lalu saat Belitung Timur mempersiapkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kabupaten Belitung Timur dan Program Strategis Departemen Perhubungan tentang pembangunan pelabuhan di Indonesia yakni dermaga Manggar-Ketapang.
Pembangunan proyek ini sendiri menggunakan APBN untuk dermaga dan APBD untuk lahan seluas 20.000 m2 yang terletak di Desa Baru Kecamatan Manggar, yang ditandatangani Ahok sewaktu menjabat Bupati Babel pada 2006. Ahok sendiri turut diduga memalsukan dokumen negara terkait proyek ini.
