SuaraJakarta.co, JAKARTA – Kejanggalan di balik pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras (RS SW) oleh Pemprov DKI Jakarta dengan anggaran Rp 800 miliar terus menggelinding. Ternyata, potensi kerugian daerah dalam kasus itu bukan hanya Rp 191 miliar. Menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kerugiannya bisa mencapai Rp 484,6 miliar.
Menurut Anggota DPRD Fraksi Gerindra Prabowo Soenirman yang ikut kunjungan ke BPK pada Jum’at (31/7) lalu menjelaskan, Ketua BPK perwakilan DKI juga menyatakan bahwa pembelian lahan RS Sumber Waras tersebut banyak menabrak aturan.
“Bahkan untuk membuktikan temuan itu, BPK akan melakukan audit investigasi agar jelas,” katanya seperti dilansir harian Jawa Pos.
Dari hasil komunikasi dengan BPK, Prabowo juga menyebutkan potensi kerugian negara dalam pembelian lahan RS SW tersebut mencapai ratusan miliar rupiah. Menurut dia, pemprov bisa saja akhirnya membatalkan pembelian lahan itu. Namun, tentu pembatalan tersebut tidak menghapus unsur indikasi tindak pidana.
“Kalau ada pidana, ya tetap bisa berjalan. Sebab, ini sudah direncanakan da nada transaksi pembelian,” katanya.
Saat ini, masih menurut Prabowo, tinggal bagaimana rencana kerja Panitia Khusus (Pansus) DPRD DKI untuk menindaklanjuti temuan BPK. Bahkan, lembaga negara itu siap memenuhi panggilan dewan untuk kepentingan audit investigasi. “Jadi, tinggal keseriusan dewan,” ujarnya.
Saat dihubungi secara terpisah, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menegaskan, pansus untuk menindaklanjuti hasil audit BPK tersebut sudah terbentuk. Ketua pansus dijabat Triwisaksana, wakil ketua dari PKS. “Surat keputusan (SK) segera keluar,” tegasnya.
