SuaraJakarta.co, JAKARTA – Analis Keuangan Lin Che Wei mengkritik kebijakan Gubernur DKI Jakarta Ahok yang lebih memilih menggunakan uang dari pihak ketiga (swasta) untuk membangun infrastruktur. Padahal, APBD DKI belum digunakan secara optimum.
“Anggaran APBD DKI – 2014 senilai Rp72.9Triliun, penyerapan hanya 68%. Anggaran APBD DKI 2015 senilai Rp 63.9 triliun, penyerapan hanya 70%,” tulis Lin Che Wei dalam akun facebook-nya, Minggu (22/5).
Policy Advisor di Kementerian BAPPENAS ini menegaskan karena kebijakan Ahok yang lebih memilih menggunakan dana CSR tersebut, membuat puluhan triliun dari APBD DKI tidak terserap. Jika APBD tersebut fokus digunakan untuk direncanakan dengan benar, eksekusi dengan baik, tidak seharusnya bergantung pada swasta untuk membayar terlebih dahulu proyek infrastruktur, yang tidak memiliki payung hukum, dikurangi dengan kontribusi tambahan.
“Tanggung Jawab utama pejabat publik (public officer) adalah mengelola anggaran Publik, bukan fokus pada pembiayaan model ‘Penguasa -Pengusaha’,” jelas Lin.
“Yang jadi pertanyaan seakan-akan ini keadaan yang sangat mendesak. Dana non-budgeter dan off-balance sheet? Mengapa pakai route ini?”, tambah Lin.
Oleh karena itu, Lin mendorong KPK dan BPK untuk segera mengusut tuntas persoalan Ahok dengan Agung Podomoro mulai dari persoalan penggunaan dana swasta dibandingkan dari APBD DKI ini.
“KPK dan BPK tentu saja dapat melihat dari konteks ini. Mungkin hal inilah yang membuat Ahok jadi sangat marah pada Tempo,” jelas Lin.
