Anggaran Baru Terserap 19 Persen, Kinerja Keuangan Pemprov DKI Kian Mengkhawatirkan

SuaraJakarta.co, JAKARTA – Kinerja keuangan Pemprov DKI di tahun anggaran anggaran 2015 ini semakin mengecewakan. Setelah hanya terserap 30 persen anggaran APBD DKI di tahun 2014 silam, di tahun ini sinyal kian buruknya serapan anggaran pun mulai terdengar.

Data Bappeda DKI menyebutkan bahwa hingga 31 Juli 2015, penyerapan anggaran belanja langsung baru mencapai Rp 4,123 triliun. Jumlah tersebut hanya setara 12,08 persen dari jumlah total anggaran belanja daerah yang mencapai Rp 63,65 triliun.

Sedangkan penyerapan anggaran secara keseluruhan sendiri baru mencapai Rp 12,22 triliun. Jumlah tersebut hanya setara dengan 19,21 persen dari nilai total belanja daerah. APBD DKI Jakarta 2015 yang nilainya mencapai Rp 69,28 triliun sendiri dibagi menjadi dua, yakni belanja daerah sebesar Rp 63,65 triliun dan dana Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) sebesar Rp 5,63 triliun.

Berikut adalah rincian total penyerapan anggaran APBD DKI dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), mulai dari penyerapan yang terendah hingga tertinggi, sebagaimana dikutip dari laman Rakyat Merdeka Online, Senin (3/7).

1. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Rp 900 miliar, baru terserap 2,08% atau Rp 18,715 miliar;
2. Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Rp 2,191 triliun, baru terserap 3,25% atau Rp 71,210 miliar;
3. Dinas Tata Air dari total anggaran Rp 5,163 triliun, baru terserap 3,49% atau Rp 180 miliar;
4. Dinas Pertamanan dan Pemakaman dari total Rp 3,015 triliun, baru terserap 4,47% atau Rp 134 miliar;
5. Dinas Bina Marga dari total anggaran Rp 5,69 triliun, baru terserap 4,93% atau Rp 280 miliar;
6. Dinas Perhubungan Rp 804,823 miliar, baru terserap 6,31% atau Rp 50,773 miliar;
7. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan Rp 229,054 miliar, baru terserap 7,31% atau Rp 16,749 miliar;
8. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Perdagangan Rp 280,685 miliar, baru terserap 10,44% atau Rp 29,292 miliar;
9. Dinas Olahraga dan Pemuda Rp 697,764 miliar, baru terserap 12,69% atau Rp 77,796 miliar;
10. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Rp 613 miliar, baru terserap 12,69% atau Rp 77,796 miliar;
11. Dinas Pelayanan Pajak Rp 337,024 miliar, baru terserap 14,49% atau Rp 48, 846 miliar;
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Rp 734, 897 miliar, baru terserap 15,75% atau Rp 115,738 miliar;
13. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp 175,795 miliar, baru terserap 16,60% atau Rp 29,183 miliar;
14. Dinas Kebersihan dari total Rp 2,457 triliun, baru terserap 19,57% atau Rp 480 miliar;
15. Dinas Penataan Kota Rp 71,629 miliar, baru terserap 21,04% atau Rp 15,072 miliar;
16. Dinas Pendidikan dari total anggaran Rp 3,885 triliun, baru terserap 21,60% atau Rp 842 miliar;
17. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp 66,351 miliar, baru terserap 23,22% atau Rp 15,405 miliar;
18. Dinas Kesehatan dari total anggaran Rp 5,165 triliun, baru terserap 23,75% atau Rp 1,2 triliun;
19. Dinas Perindustrian dan Energi Rp 1,249 triliun, baru terserap 24,43% atau Rp 305,345 miliar;
20. Dinas Sosial Rp 402,537 miliar, baru terserap 27,17% atau Rp 109,355;
    ‎

Namun demikian, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Heru Budi Hartono, tetap optimis bahwa pada akhir tahun nanti penyerapan anggaran bisa mencapai target. Sebab ia menyebut pada Agustus ini sudah banyak lelang yang telah diselesaikan oleh satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

“Agustus ini sudah banyak yang bisa mulai. Sudah pada bisa langsung dikerjakan. Bahkan percepatannya lebih cepat dari tahun lalu. Jadi kalau tahun lalu mereka baru mulai Oktober, November, Desember. Sekarang Agustus sudah bisa mulai,” tuturnya.