Suarajakarta.co – JAKARTA – Kinerja Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) perlu dioptimalkan dalam kontribusinya terhadap pemerintah dan masyarakat lingkungan.
Kasus tawuran warga yang terjadi Johar Baru belakangan ini, semestinya menjadi bukti penting kehadiran FKDM bersama para tokoh sebagai front liner dalam menyikapi konflik warga, terutama dalam mencegah dan menyelesaikan persoalan dengan cara penanganan yang komprehensif.
Dari penyusuran suarajakarta.co, banyak pengurus ormas bertempat tinggal di Johar Baru, mulai dari Ketua FKUB, Forkabi, MDI, Pemuda Pancasila, dan Anggota FKDM itu sendiri yang semestinya dapat mengeliminir permasalahan tanpa berujung menjadi percikan konflik.
Sebagaimana diketahui, masa tugas jabatan FKDM periode 2011-2014 telah berakhir. Hal tersebut sesuai dengan Permendagri No 12 Tahun 2006 Tentang Kewaspadaan Dini di Daerah, dan Pergub 44 tahun 2014 atas Perubahan Kedua sesuai Pergub No. 110 tahun 2008 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Deteksi Dini.
Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Pemerintah Kota di masing-masing wilayah sudah mulai melakukan proses rekrutmen anggota baik di tingkat Kecamatan dan Kelurahan untuk menjadi anggota FKDM.
Kasie Kewaspadaan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Jakarta Pusat Parulian menyatakan dalam proses rekrutmen anggota FKDM, pihaknya sudah memberikan informasi kepada para Camat dan Lurah untuk melakukan sosialisasi bagi anggota masyarakat.
Setelah dari tingkat kecamatan akan ada proses seleksi oleh para pakar baik dari unsur Perguruan Tinggi, Unsur Dewan Kota, Tokoh Pemuda serta Tokoh Agama.
“Sesuai Pergub yang tercantum pada pasal 10, dalam kehidupan sosial dan politik, FKDM mempunyai peran memberikan rekomendasi, menjaring , menampung temuan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan data serta mengumpulkan informasi dari masyarakat mengenai potensi ancaman, keamananan, gejala atau peristiwa dalam rangka penanggulangan bencana secara dalam lingkungan masyarakat,” terang Parulian kepada suarajakarta.co (16/10).
Menanggapi kinerja FKDM tersebut, Wakil Ketua Dewan Kota Jakarta Pusat Ardy Purnawan Sani menyatakan kondisi masyarakat Jakarta yang plural membutuhkan figur anggota FKDM yang mempunyai sense of responsibility dalam penanggulangan sosial dan politik, ” Juga jangan sampai terjebak oleh kepentingan politis,” tutur alumnus Master Perkotaan Universitas Indonesia (UI) ini.
Lembaga FKDM yang bersifat non-struktural, menurut Ardy, seharusnya mampu memberikan kontribusi kepada masyarakat lingkungan yang berdampak perubahan sosial baik mental dan fisik
“Berbagai kasus-kasus tawuran antar warga setidaknya manjadikan agenda krusial FKDM dalam kesertaannya memberikan kontribusi pembangunan fisik wilayah,”jelas Ardy. Sehingga, FKDM dapat menjadi leader di masyarakat bukan follower bagi pemerintah.
