SuaraJakarta.co, JAKARTA – Kalangan DPRD DKI Jakarta menilai pendatang bisa menjadi beban bagi pemerintah daerah setempat. Terlebih lagi, jika mereka tidak memiliki kejelasan identitas, akan memunculkan kecurigaan masyarakat setempat.
“Ini harus diantisipasi pemerintah daerah setempat,” ujar Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Nasrullah, Selasa (21/7) seperti yang dikatakan kepada harian Republika.
Sekretaris Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta ini menyadari urbanisasi adalah keniscayaan. Ibu Kota dan kota penyangga di sekitarnya akan menjadi incaran pendatang. Mereka ingin mengadu nasib di kota tersebut untuk memperbaiki perekonomian keluarga.
Di kota besar, pekerjaan apa pun bisa didapatkan dengan mudah. Jika tidak memiliki bekal pendidikan yang cukup, pendatang bisa menjadi pembantu rumah tangga atau kuli bangunan. Kalau itu masih juga susah didapat, mereka akan menjadi pemulung atau bahkan pengemis. Dua profesi terakhir ini dinilainya menjadi bentuk kerawanan sosial. Jika pendatang banyak berprofesi seperti itu, akan menjadi beban pemerintah daerah setempat.
Pendatang akan bermukim di rumah kerabat ataupun mengontrak. Sedangkan, mereka yang menjadi pengemis akan menempati permukiman liar.
“Pendatang yang menjadi PMKS tidak bisa dibiarkan. Ini yang harus ditertibkan,” kata Nasrullah.
Politisi PKS ini mengimbau Pemprov DKI Jakarta untuk tidak membiarkan pendatang. Mereka harus didata dan diawasi. Jangan sampai mereka memenuhi wilayah Jakarta tanpa ada tujuan dan rencana yang jelas.
