SuaraJakarta.co, JAKARTA – Kepemimpinan Anies – Sandi di DKI Jakarta masa depan didorong untuk segera mengesahkan Pergub tentang Kepemudaan.
Pasalnya Perda tentang Kepemudaan Nomor 2 Tahun 2016 yang menjadi regulasi Pemprov DKI selama ini dinilai belum memadai bagi aktivitas pemuda, khususnya para Organisasi Kepemudaan (OKP).
“Kita harus berperan menyusun pembangunan kepemudaan, sehingga perda kepemudaan diturunkan menjadi pergub yang disesuaikan dengan interest masing-masing OKP,” jelas Ketua Pemuda Muhammadiyah DKI Jakarta Syahrul Hasan dalam Diskusi Kepemudaan yang diselenggarakan di Rumah Partisipasi Anies-Sandi, Menteng, Selasa (1/8).
Oleh karena itu, Syahrul menekankan agar kepemimpinan baru DKI mendatang jangan sampai diberi cek kosong tanpa keterlibatan pemuda dalam berpartisipasi menyusun kebijakan.
“Kita belajar dari 5 tahun ke belakang, pemprov tidak menghadirkan partisipasi terbuka untuk pemuda. Olahraga hanya fokus ke KONI dan pemuda hanya fokus ke KNPI,” jelas Syahrul
Hadir dalam kesempatan itu, perwakilan dari KNPI, Ketua Gema Keadilan DKI Jakarta Ardy Purnawan Sani, Perhimpunan Alumni PII, dan sebagainya.
Ardy menambahkan, anak-anak muda di Jakarta perlu diberikan ruang kreatifitas, khususnya dalam berwirausaha. Sebab, jumlah demografi anak muda yang melimpah perlu diberikan kesempatan, khususnya dalam mencari penghasilan di luar sektor formal.
“Kalau saat ini, monas ditutup kenapa tidak dibuka buat anak muda. Daerah itu bukan hanya untuk serapan air, tapi seharusnya buat anak-anak muda berkarya. Kalau perlu tiap pojok, ada kegiatan olahraga, misalnya panahan, olahraga, dan sebagainya. Disinergiskan dengan Dinas UMKM, Dispora, dan sebagainya,” jelas Ardy.
Jika sinergisitas kepemudaan yang berorientasi kewirausahaan ini bisa terbentuk, maka dapat dihubungkan dengan institusi kewirarusahaan yang sudah ada.
“Pemerintah bisa menemukan antar stakeholder bukan didominasi oleh satu dua lembaga saja, misalnya KADIN atau HIPMI. Peran pemerintah terbuka seluas-luasnya untuk anak muda” jelas Ardy. (RDB)
