SuaraJakarta.co, JAKARTA – Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno melakukan rapat kerja (raker) bersama dengan Dirut MRT beserta jajarannya, yang didampingi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD), di Balai Kota, Jakarta Pusat, Kamis (20/10).
Dalam kesempatan itu, Gubernur DKI Anies Baswedan mengaku ingin mendengar perkembangan proses pembangunan, kendala, serta langkah yang sudah diselesaikan, sehingga pembangunan MRT bisa segera selesai.
“Bagi kita yang terpenting ini bisa tepat waktu (on schedule), tepat anggaran (on budget), dan tepat sesuai kualitas (on quality).
Setelah mendengar penjelasan, Gubernur Anies mengakui ada hambatan pada pembangunan Stasiun MRT di daerah Fatmawati.
“Tapi, saya harap itu tidak mengganggu proses penyelesaian MRT-nya sendiri, stasiunnya terhambat, tapi jalurnya tetap bisa jalan,” jelas Anies.
Diketahui, pembangunan Stasiun MRT di Jalan Haji Nawi, Jakarta Selatan, masih terkendala kepada keputusan pengadilan yang mengharuskan Pemprov DKI membayar 60 juta meter persegi untuk pembebasan lahan untuk .
Atas hal itu, pada Agustus 2017 silam, Pemprov DKI mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA).
“Meskipun begitu kita berharap agar keputusan MA bisa cepat karena menyangkut pembebasan tanah. Kalau itu bisa cepat, itu semua bisa on schedule,” jelas Anies.
Diketahui, target pengoperasian seluruh sistem MRT akan berlangsung pada Maret 2019. Jalur MRT Jakarta direncanakan akan membentang kurang lebih 110,8 kilometer yang yang terdiri dari Koridor Selatan – Utara (Koridor Lebak Bulus – Kampung Bandan) sepanjang ±23.8 km dan Koridor Timur – Barat sepanjang ±87 km.
Saat ini, Dirut MRT Jakarta William Sabandar telah mengklaim pembangunan tersebut telah mencapai 80 persen. (RDB)
