SuaraJakarta.co, JAKARTA – Indonesian Police Watch (IPW) mendukung langkah Gubernur DKI Ahok untuk menata dan menertibkan Kampung Pulo. Tapi, sebagai “bapaknya orang Jakarta”, menurut IPW, Ahok harus mengedepankan nilai nilai keadilan, kemanusiaan, memperhatikan sejarah, dan tidak diskriminatif. Sehingga, situasi kondisi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kantibmas) di Jakarta tetap terjaga dan pertentangan kelas dan isu SARA tidak berkembang pasca penggusuran itu.
Selain itu, IPW meminta Polda Metro Jaya harus segera membebaskan 27 warga Kampung Pulo yang ditangkap dalam bentrokan saat penggusuran kemarin. Dalam kasus Kampung Pulo aparat kepolisian perlu bersikap netral dan jangan mau diperalat arogansi kekuasaan.
Dalam hal ini Polda Metro Jaya perlu menjaga keseimbang di balik konflik ini, dengan cara tidak memihak. Polda justru harus mengedepankan prinsif Polri sebagai pengayom masyarakat. Hal ini perlu ditekankan karena dalam penggusuran Kampung Pulo sangat sarat dengan ketidakadilan, ketidakmanusiawian, dan diskriminatif.
Ketidakadilan yang jelas dipertontonkan Ahok adalah warga tidak diberi pilihan. Warga dipaksa pindah ke rusunawa. Boleh saja Ahok mengatakan warga tinggal di tanah negara, tapi bangunannya adalah milik warga. Seharusnya Ahok memberi dua alternatif. Pertama, warga pindah ke rusunawa. Kedua, bangunannya digusur dan dibayar ganti rugi. Sehingga lebih manusiawi dan berkeadilan.
Jika landasannya hanya karena warga menduduki tanah negara, kenapa selama ini negara membiarkan tanahnya diduduki warga, malah sebagian warga sudah tinggal di Kampung Pulo sejak awal kemerdekaan. Pertanyaannya kemudian, kenapa Ahok tidak menggusur rumah-rumah di Pluit yang juga merambah tanah negara dan hutan lindung. Apakah Ahok berani menggusur paksa warga Pluit dan memasukkan mereka ke rusunawa? Kenapa Ahok bersikap diskriminatif dan merasa paling benar sendiri? Padahal sikap ini bisa memicu konflik dan kekacauan.
Sebab itu, IPW berharap Polda Metro Jaya bersikap netral dan melihat kasus Kampung Pulo secara jernih serta tidak larut dalam wacana arogansi yang ditabur Ahok.
