SuaraJakarta.co, JAKARTA – Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta pemerintah menyiapkan beberapa opsi besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1437 H/ 2016 M.
Hal ini penting untuk mengantisipasi berbagai kondisi dan perubahan asumsi, antara lain terkait belum pastinya jumlah kuota jemaah haji Indonesia, terjadinya penurunan harga minyak dunia, serta kurs dolar yang masih dinamis.
“Pemerintah harus mencermati berbagai kondisi dan perubahan asumsi tersebut. Bahkan, ke depan, perlu kesiapan yang luar biasa dari pemerintah dalam menyiapkan perhitungan BPIH untuk berbagai kondisi,” tegas Hidayat dalam Rapat Kerja Komisi dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Kompleks Parlemen, sebagaimana rilis yang dikirimkan ke suarajakarta.co, Senin (18/1).
Selain itu, Hidayat juga memberikan apresiasi kepada Kementerian Agama yang melakukan perbaikan serta peningkatan kinerja dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun lalu.
“Namun ke depan perlu ada kejelasan dari pemerintah terkait dengan tender terbuka. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan profesionalitas,”jelas politisi dari daerah pemilihan Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan ini.
Sebagai gambaran, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin tetap mengusulkan besaran perhitungan BPIH 1437H / 2016M sama dengan tahun lalu ,sebesar $ 2.717 dengan asumsi kurs $1 sama dengan Rp. 13.900.
