SuaraJakarta.co, JAKARTA – Dewan Pengurus Pusat Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPP KNPI) menyoroti kinerja Kementerian bidang Perekonomian yang tidak mampu mengendalikan dampak ekonomi pasca-kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPP KNPI Haris Pertama.
“Dampak ekonomi yang tidak terkendali akan sangat berperan ke dampak sosial, khususnya pengangguran, dan angka kemiskinan, disebabkan inflasi akan tinggi, konsumsi masyarakat berkurang, dan dilema manufaktur untuk menaikkan harga, sehingga berimbas ke pengurangan tenaga kerja”, kata Haris, di Jakarta, Minggu (11/9/2022) siang.
Menurut Haris, para menteri terkait harusnya membuat perencanaan yang matang sebelum mengusulkan kenaikan harga BBM kepada presiden.
“Seharusnya para menteri bidang perekonomian menyiapkan jaring pengaman dalam pengendalian dampak turunan kenaikan BBM ini, bukan hanya untuk bapak senang saja,” jelas Haris.
“Mereka harusnya dapat merencanakan dengan menyiapkan stok suplai komoditas pokok di daerah-daerah yang rentan”, katanya.
Haris menuturkan pengalaman kenaikan BBM sudah bukan kali ini saja, seharusnya pengalaman sebelumnya jadi pelajaran berharga.
“Berkaca dari pengalaman dua kali kenaikan BBM seperti Pertalile dan Solar yang merupakan BBM rakyat yang dikonsumsi lebih dari 70 persen pengguna bahan bakar dimasa pada masa periode sebelumnya berdampak pada inflasi mencapai 8 persen ke atas, inflasi yang cukup besar akan menyebabkan terjadinya gejolak ekonomi dalam negeri. Lah kok ini para Menteri bidang ekonomi kemana saja tidak belajar dari dampak kenaikan BBM sebelumnya?”, paparnya.
Bantalan penyesuaian BBM, sebut Haris, dengan diberikan bantuan langsung tunai (BLT) masih bersifat bantalan sementara. Ia menyoroti imbas kenaikan harga BBM kepada makro ekonomi yang akan terjadi.
“Skema BLT BBM yang dirumuskan oleh para menteri bidang perekonomian dan diberikan pemerintah sekarang, yaitu dana tunai Rp600 ribu yang diturunkan dalam dua tahap selama empat bulan, tidak akan sebanding dan jauh hitungannya dengan gejolak ekonomi dan ketimpangan yang ada, karena hanya bersifat sementara saja”, pungkas Haris.
“Kalau dilihat dari faktor makro ekonominya pasti akan berimbas. Kondisinya apakah berimbas serius, besar, atau besar terkendali. Kemungkinan dalam waktu dekat ini akan ada penyesuaian tarif dan harga dimana-mana, yang jelas tarif Ojol sudah ada penyesuaian”, katanya.
Haris berharap Presiden Jokowi dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi dan bantalan subsidi BBM nya agar tepat sasaran.
“Kami berharap Presiden Jokowi dapat memberikan stressing terhadap pengawalan subsidi dan bantalan BBM tepat sasaran, dan juga usaha pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah benar-benar dapat mengendalikan dampak turunan kenaikan BBM ini, seperti penyaluran BLT BBM sebesar 24,17 triliun tepat sasaran dan upaya pengendalian seperti sembako, dan pengendalian inflasi sudah disiapkan dan dijalankan benar-benar,” harap Haris.
Lebih lanjut, Haris meminta Presiden Jokowi mengawal dengan serius terhadap penyaluran dana alokasi daerah agar tidak terjadi kebocoran.
“Jika kita perhatikan masih rentannya banyak pejabat daerah yang terindikasi korupsi, sehingga alokasi dua persen dari DAU dan DBH ini harus benar-benar diperhatikan oleh Presiden Jokowi, supaya tidak salah sasaran dan sangat dikhawatirkan reaktif rakyat oleh kenaikan BBM yang sangat tidak manusiawi akan berakibat gerakan aksi massa tidak terkendali”, tegasnya.
Haris pun meminta sikap tegas Presiden Jokowi untuk mengevaluasi kinerja para Menteri bidang perekonomian yang diklaim tidak bekerja serius atasi persoalan ekonomi.
“Pemuda Indonesia berharap sikap tegas Presiden agar mengevaluasi kinerja para menteri bidang perekonomian yang kerjanya tidak serius, bahkan hanya jadikan Presiden Jokowi sebagai bahan hujatan masyarakat yang terdampak kenaikan BBM ini”, tegas Haris.[*]
Sumber : knpisatu.com
