“Iya betul ada keterlambatan. Uang sudah siap, tapi kan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) idealnya ditandatangani kepala uit atau kepala dinas masing-masing”, ujarnya
Menurutnya, keterlambatan gaji kepada 72.000 PNS di lingkungan Pemprov DKI tersebut disebabkan karena masih adanya proses transisi pejabat yang menempati posisi baru
“Kita kan tahu kepala dinas ini kan masih pada posisi baru, transformasi dari yang lama”, tambahnya
Budi berkomitmen bahwa dirinya akan segera meminta Sekretaris Daerah DKI, Saefullah, untuk menandatangani SP2B
Sebelumnya, beberapa pejabat di jajaran Pemprov DKI mengeluh karena keterlambatan gaji ini. Beberapa dari mereka ada yang sampai berhutang untuk bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak mengetahui pasti perihal keterlambatan ini
“Saya pusing karena tidak punya dana cadangan. Terpaksa ngutang ke warung, dan beruntung masih ada yang percaya”, kata Hariyadi, PNS Golongan II Pemprov DKI asal Tambora Jakarta Barat
“Enggak tahu kepa belum turun tuh gaji bulan Januari”, kata Anto, salah seorang Staf Humas Pemkot Jakarta Pusat kepada Warta Kota kemarin (ARB)
