SuaraJakarta.co, JAKARTA – Anggota Komisi Bidang Bencana DPR RI Fikri Faqih menilai BNPB harus memperbaiki penggunaan anggaran yang disesuaikan dengan siklus bencana yang terjadi di Indonesia.
Sebab, menurut Fikri, siklus bencana saat ini sudah bukan berada di periode akhir tahun. Melainkan sudah berganti di awal tahun, khususnya di trimester pertama (Januari hingga Maret).
“Itu terlihat saat tahun 2015, realisasi anggaran di awal tahun di bawah 10 persen. Padahal, siklus bencana itu terjadi di saat-saat itu. Ini harus dicari solusi dengan Kementerian Keuangan,” jelas Fikri di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, sebagaimana rilis yang dikirimkan ke suarajakarta.co, Selasa (1/3).
Oleh karena itu, Fikri menilai penggunaan anggaran BNPB tidak semestinya mengikuti Kementerian dan Lembaga (K/L) lain, yang baru dioptimalkan di akhir tahun. “Kemudian sampai Agustus, anggaran BNPB masih di angka 20 persen. Lalu, naik tinggi itu ketika November dan Desember,” tambah Fikri.
Fikri berharap di tahun 2016 ini, BNPB dapat melakukan perbaikan kinerja, baik secara Kewilayahan maupun Sektoral Kelembagaan. Sisi Kewilayahan berarti BNPB harus bisa lebih mengurangi resiko bencana karena siklusnya yang berjalan tetap.
“Dari sisi Sektoral, BNPB harus bisa kerjasama dengan kementerian lain, seperti Kementerian PU, Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, hingga ke pemerintah daerah. Jadi, menyelesaikan persoalan mulai dari hulu hingga hilir,” tambah Legislator PKS dari Dapil Jawa Tengah IX ini.
Diketahui, hari ini, Komisi VIII DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Sestama BNPB. Beberapa agenda yang menjadi pembahasan utama adalah Laporan Evaluasi Penggunaan Anggaran APBN 2015 dan Isu-Isu Aktual tentang Kebencanaan.
Hasil dari RDP ini nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan perubahan anggaran di APBN-P 2016 yang dibahas di pertengahan tahun.
