SuaraJakarta.co – Wakil Ketua Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia mengungkapkan, bus yang disediakan untuk jamaah haji banyak yang tidak layak jalan. Selain mengalami kerusakan mesin hingga mogok, bus yang disediakan juga sudah tua, dan penyejuk udara tidak berfungsi.
“Dari laporan yang kami terima, memang banyak keluhan mengenai kualitas bus yang mengangkut jamaah kita di Mekkah dan Madinah,” kata Yudi, usai memantau persiapan pelayanan ibadah haji di tanah suci, Selasa (8/9). Hal ini, tambah Yudi, menyebabkan keterlambatan dan ketidaknyamanan jamaah.
Dalam pertemuan antara 13 anggota DPR RI pemantau persiapan pelayanan haji dan tim PPIH Daker Makkah, diketahui belasan bus pengangkut jamaah haji di Mekkah dan Madinah yang mogok. Tak hanya mogok, lanjut Yudi, beberapa bus juga mengalami sejumlah permasalahan seperti AC mati hingga mesin terbakar.
Lebih lanjut politisi dari daerah pemilihan Kota dan Kabupaten Sukabumi itu memaparkan, saat ini ada 887 bus yang melayani jamaah haji Indonesia pindah dari Madinah menuju Makkah. Porsi terbesar dimiliki Abu Sarhad sebanyak 591 bus (66,63 persen). Sedangkan sisanya adalah Hafil sebanyak 215 bus (24,24 persen), Andalus sebanyak 38 bus (4,28 persen), Ummul Quro sebanyak 30 bus (3,38 persen), dan Al Jazirah sebanyak 13 persen (1,47 persen).
Menurut Yudi, kondisi bus antarkota yang membawa jamaah haji Indonesia dari Madinah ke Makkah kalah dibandingkan tahun lalu. Hal ini, kata Yudi, disebabkan karena tahun ini Kementerian Agama (Kemenag) tidak melibatkan ahli transportasi dari Indonesia. Dengan tidak dilibatkannya Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dalam menangani transportasi di Mekkah dan Madinah, ungkap Yudi, tidak ada pengecekan kelaikan kendaraan oleh pihak Indonesia.
“Dari sisi managerial, penyediaan bus untuk mengangkut jemaah tahun ini tidak melibatkan ahli transportasi dari Indonesia. Padahal, tahun sebelumnya dilakukan. Tidak heran jika kondisi angkutan jamaah tahun ini lebih buruk karena kita hanya menerima saja yang disodorkan pihak Arab Saudi,” ungkap Yudi. Hasil pertemuan DPR RI dengan atase perhubungan di Mekkah, masih kata Yudi, juga diperoleh keterangan bahwa tidak ada MoU antara Kemenag dengan Kemenhub sehingga hal ini terjadi.
Menurut Yudi, seharusnya dengan jumlah jamaah haji yang mencapai 168.800 orang, persoalan transportasi jamaah di Mekkah dan Madinah juga menjadi prioritas Kemenag, sama halnya dengan penyediaan penginapan dan catering.
Sementara itu, disisi lain, Yudi juga menyesalkan pernyataan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim yang menyatakan bahwa pelayanan angkutan di Mekkah dan Madinah Buruk karena penurunan BPIH 2015.
“Salah besar jika kualitas bus turun karena penurunan BPIH karena kesepakatan DPR dan Kemenag penurun BPIH tidak menurunkan kualitas pelayaan jamaah. Seharusnya dengan jumlah jamaah yang besar, kita punya bargaining position yang lebih baik,” pungkas Yudi.
