SuaraJakarta.co, JAKARTA – Lebih dari 2000 Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Seluruh Indonesia (BEM SI) melakukan Sidang Rakyat di depan Istana Negara pada Rabu (28/10) . Sidang Rakyat ini merupakan pengejawantahan sikap mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI terhadap 1 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK yang mulai terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014 yang lalu.
Menurut pantauan suarajakarta.co, aksi mahasiswa yang berasal dari 57 kampus ini dimulai dengan long march dari Patung Kuda menuju depan Istana Negara. Setelah dimulai dengan orasi dari para perwakilan BEM, aksi kemudian dilanjutkan dengan agenda Sidang Rakyat.
“Kami datang kesini dari berbagai penjuru nusantara untuk menyidang Bapak Jokowi atas pencapaian-pencapaian. pemerintahannya selama 1 tahun ini,” tegas Bambang Irawan, Koordinator Pusat BEM SI sekaligus Presiden Mahasiswa Universitas Lampung.
Dalam Sidang Rakyat tersebut, masing-masing perwakilan mahasiswa menyampaikan dakwaan terhadap
Presiden Jokowi di 8 (delapan) bidang, yaitu Pendidikan, Ekonomi, Kesehatan, Hukum, Energi, Kemaritiman, Lingkungan, dan Pangan. Setelah berlangsung selama 2 jam, Sidang Rakyat kemudian ditutup dengan pembacaan Putusan Majelis Hakim yang disambut teriakan keprihatinan dari seluruh massa aksi yang hadir.
“Dengan memperhatikan seluruh dakwaan yang telah disampaikan, maka Majelis Hakim Sidang Rakyat memutuskan bahwa Presiden Jokowi telah gagal menjalankan pemerintahan RI dalam kurun waktu satu tahun ini dan memerintahkan Presiden Jokowi untuk merealisasikan seluruh tuntutan mahasiswa yang telah disebutkan dalam dakwaan selamat-lambatnya 100 hari kerja dari sekarang,” tutup Bambang Irawan, yang didaulat menjadi Hakim Ketua didampingi Reido Deskumar (Presma Univ.Andalas) serta Andi Aulia Rahman (Ketua BEM UI) sebagai Hakim Anggota.
Selain itu, Sidang Rakyat tersebut juga mempertanyakan keberpihakan Presiden Jokowi dalam dakwaan yang dibacakan oleh BEM SI tersebut. Menurut mereka, terdapat banyak kesalahan kebijakan yang dilakukan. “Mulai dari melepaskan harga BBM ke mekanisme pasar, pelemahan terhadap agenda anti korupsi, implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang masih amburadul, status freeport yang masih belum jelas, sampai pada penanganan asap yang begitu lamban,” ujar Bambang dalam Konferensi Pers sesaat setelah #SidangRakyat
”Kami berharap putusan #SidangRakyat yang dibacakan tadi dapat segera direalisasikan oleh Presiden. Bukan tidak mungkin, apabila gagal terealisasi, Jokowi akan kami minta mundur dari jabatannya sebagai Presiden,” tegas Bambang.
