SuaraJakarta.co,JAKARTA – Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Utara kedodoran untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan semi permanen yang dihuni warga eks Kalijodo di sepanjang kolong tol pluit menuju Tomang.
Pasalnya, personil yang diturunkan hanya sebanyak 25 personil per Kecamatan terdiri dari anggota Satpol PP tingkat kota.
Hal tersebut juga diakui anggota Satpol PP Jakut berinisial PRN, ia mengaku, bahwa ia diperintahkan komandan membawa 25 personil dari kantor nya menuju Pejagalan.
“Saya hanya diperintahkan komandan membawa 25 personil Satpol PP menuju Pejagalan,” singkatnya.
Sementara itu, Wakil Kepala Satpol PP Provinsi DKI Jakarta, H. Hidayatullah kaget mengetahui jumlah personil Satpol PP Jakut terbatas.
“Jika warga eks Kalijodo 100 orang, personil Satpol PP 300 orang, tetapi warga lebih 300 orang maka Satpol PP ditambah kekuatannya menjadi 900 personil,” tegas Hidayatullah, kemarin, Jumat (02/06/2017).
Hidayat menegaskan, seharusnya Satpol PP Jakarta Utara. Jika ada kegiatan penertiban seperti ini segera koordinasi dengan Sudin terkait untuk mensiagakan armada truk maupun alat berat dari Sudin Lingkungan Hidup maupun Sudin Perhubungan harus juga dilibatkan untuk menciptakan rekayasa lalu lintas.
“Aparat TNI dan Polri maupun petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum, (PPSU), harus ditempatkan di lokasi untuk membantu dan mengawal jalannya penertiban,” tegasnya.
Warga Pejagalan RW 012, Denis (38), ketika menyaksikan apel siaga Satpol PP Jak Utara di Jalan Inspeksi menuturkan, penertiban mengalami kegagalan dalam bernegosiasi dengan warga eks Kalijodo yang tinggal dibawah kolong tol.
“Bisa jadi penertiban ini gagal, karena jumlah kekuatan personil tidak sebanding. Harusnya Walikota Jakarta Utara, Wahyu Heriadi bisa memerintahkan Sudin terkait untuk dikerahkan membantu pelaksanaan penertiban tersebut. Mungkin saja karena tidak ada ketegasan dari orang nomor satu di lingkungan Pemkot Jakut, jadinya penertiban seperti kedodoran” ungkapnya. (MAN)
