SuaraJakarta.co, JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan diragukan mampu membangun ibukota dengan optimal tahun depan, sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Karena tercatat ada lebih dari 300 jabatan eselon 3 yang kosong.
“Sebagus apapun program yang direncanakan, sebesar apapun anggaran, tanpa didukung pejabat eselon 3 yang mumpuni, sulit membangun Jakarta dengan optimal. Eselon 3 ini mempunyai peran yang sangat strategis,” kata Pengamat Kebijakan Publik dari Budgeting Metropolitan Watch (BMW), Amir Hamzah seperti dilansir dari rmoljakarta, Selasa (4/12).
Pejabat eselon 3 mempunyai fungsi strategis dalam pelaksanaan program APBD, seperti Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK).
Terlebih, tahun 2019 merupakan tahun politik yang berpotensi beban Pemprov DKI Jakarta semakin berat.
Karenanya Amir mendorong Gubernur DKI segera memperkuat SKPD dan UKPD di lingkungan Pemprov DKI.
“Pak Anies harus segera mengangkat 300 pejabat eselon 3 yang kosong. Malah agar efektif bisa berbarengan dengan pelantikan belasan pejabat eselon 2,” ujar Amir.
Amir juga menilai, rendahnya penyerapan anggaran juga dampak dari kosongnya ratusan pejabat eselon 3.
Kekosongan ratusan pejabat eselon 3 ini merupakan peninggalan kebijakan gubernur sebelumnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Djarot Syaiful Hidayat.
Amir menambahkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Badan Kepegawaian Daerah dan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sebenarnya telah melakukan seleksi untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong tersebut, dan telah pula memilih pejabat mana yang direkomendasikan untuk mengisinya.
Namun, jelas Amir, hingga hari ini Anies belum memberikan persetujuan, apalagi menerbitkan SK Pengangkatan terhadap beberapa nama yang sudah di meja Gubernur Anies.
“Jangan sampai karena banyak jabatan kosong, kinerja SKPD tidak maksimal akibat banyak program atau proyek tidak dapat direalisasikan,” pungkas Amir. [**]
