“Hasto Sebut ada Syahwat Politik” adalah judul headline Indopos hari ini. Menceritakan tentang konferensi pers yang dilakukan oleh Ptl Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Hasto menjelaskan tentang manuver politik Abraham Samad mejelang pilpres lalu. Bahwa Samad menginginkan untuk menjadi cawapres dari Jokowi. Hasto juga menjelaskan bahwa Samad tahu pilihan Jokowi jatuh ke JK melalui penyadapan. Samad sendiri membantah hal tersebut dan menyebutnya sebagai fitnah. KPK melalui Johan Budi meminta agar Hasto membuktikan hal tersebut. Sementara itu mantan sekjen PDIP membantah apa yang disampaikan oleh Hasto. Termasuk pertemuan dengan Samad.
Republika juga memilih isu yang sama sebagai headlinenya. Bahwa kekecewaan Abraham Samad yang gagal menjadi capres Jokowi yang mendorong penetapan tersangka atas calon Kapolri Budi Gunawan. Pertemuan Samad dengan para petinggi PDIP dan Nasdem yang disebut sebut sejumlah enam kali diakhiri dengan informasi bahwa JK bakan mendampingi Jokowi. Samad mengaku sudah tahu melalui sadapan. Hasto mengharapkan ada sidang etik dan dia siap menjadi saksi. Bantahan atas tuduhan Hasto muncul dari Sekkab Andi Wijayanto, Mantan Sekjen PDIP Tjahyo Kumolo dan Johan Budi yang mewakili KPK. Judul yang dipilih “Hasto Ikut Serang Samad”.
Media Indonesia tak memilih isu yang berbeda. Dengan judul “Bentuk Komite Etik Usut Abraham”, MI memilih kutipan kutipan yang mendukung pemeriksaan terhadap Samad dengan sidang etik. Hasto Kristiyanto mengaku siap menjadi saksi. Begitupun Hendropriono dan beberapa menteri kabinet kerja Jokowi. Abdullah Hahemahua, mantan penasehat KPK meminta segera dibentuk komite etik. Permintaan yang sama juga muncul dari Mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas. Tak mau kalah, anggota DPR Asrul Sani juga menginginkan hal serupa.
Rakyat Merdeka tak berbeda. Dengan isu yang sama RM menulis judul “Menyerang Abraham Samad, PDIP Nepuk Air Di Dulang”. RM menuliskan Hasto sebagai “banteng” yang melancarkan serangan tajam kepada Samad. Ketika ditanya apakah hasto sudah minta izin Megawati untuk membuka ini, Hasto menjawan ini adalah inisiatifnya dan sudah bicara dengan Hendropriyono. Abdullah Hahemahua menyarankan agar hasto melapor ke pengawas internal KPK. Prof Muladi melihat peristiwa ini sebagai “adu kuat”. Kalau benar, samad harus mundur. Kalau tidak benar ini adalah fitnah dan pencemaran nama baik. Hasto sebagai plt Sekjen membawa nama PDIP dalam hal ini. Kalau tidak menunjukkan bukti, seperti menepuk air di dulang. Bisa terpercik muka sendiri.
Beralih ke Kompas. Meski dengan latar belakang isu yang sama, Kompas menuliskan headline beritanya dengan sudut pandang yang sama sekali berbeda dengan media media diatas. Mengambil judul “Keutuhan Bangsa Harus Jadi Prioritas”, kompas mengutip tokoh tokoh yang memberikan pesan terkait dengan keutuhan bangsa. Untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan meminta semua pihak untuk menahan diri agar hukum di negara ini dapat tetap tegak sehingga tidak mengganggu program pemerintah lainnya. Kompas mengutip dari Syafii Maarif, Franz magnis-Suseno, Salahuddin Wahid dan Mochtar Pabottingi.
Terakhir dari Koran Sindo. “PDIP Ungkap Lobi Politik Abraham Samad”. Isi berita adalah terkait dengan konferensi pers yang dilakukan oleh plt. Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto seperti apa yang dituliskan oleh media lainnya diatas. KPK mempertanyakan kenapa dalam konferensi pers tersebut, Hasto tidak menunjukkan satupun bukti yang kuat terkait pertemuan tersebut. KPK melalui wakil ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan komite etik harus didahului dengan bukti.
Demikian rangkuman headline koran nasional hari ini. Semoga bermanfaat.
Penulis: Muhammad Hilal | @moehiel