Membaca Koran Sindo hari ini dengan judul “PDIP Beberkan Bukti Lobi Samad”, membuat image KPK sebagai lembaga bersih yang dipimpin oleh orang orang bersih dan berintegritas semakin sirna. Harian ini memberitakan tentang dipamerkannya foto ketua KPK Abraham Samad oleh fungsionaris PDIP Arteria Dahlan yang diklaim sebagai salah satu bukti pertemuan Samad dengan tokoh tokoh PDIP yang sempat dibantahnya. Foto tersebut menggambarkan AS bersama RHN, seorang anak purnawirawan jendral. Dalam pertemuan ini Arteria menjelaskan pelanggaran pidana yang dilakukan oleh AS dengan mengatakan “saya sudah meringankan kasus yang menimpa Emir”. Sementara itu Bareskrim Polri mengatakan akan memanggil AS terkait perkara ini.
Rakyat Merdeka memilih isu yang sama dengan judul yang lebih “berani”. RM menilai saat ini Abraham Samad sedang diserang lagi oleh PDIP. Serangan ini akan terus dan bertubi tubi. Kali ini Tjahyo Kumolo bahkan mengakui adanya pertemuan tersebut (AS dan PDIP) menjelang pengumuman cawapres dari Jokowi. Sementara itu Johan Budi dari KPK mengaku belum mengkonfirmasi foto tersebut. Namun Johan sempat mengancam akan melaporkan balik bila tidak dimunculkan bukti atas tuduhan terhadap AS tersebut.
Dari Indopos diberitakan tentang rencana kompolnas mengajukan nama calon Kapolri pengganti dari Budi Gunawan yang saat ini sedang terkena kasus hukum. Disebut sebut bahwa terdapat 9 nama jenderal bintang tiga dan dua yang masuk nominasi. Disisi lain, presiden direncanakan akan mengadakan konsultasi dengan DPR terkait isu ini. Politisi PKS Fahri Hamzah mengamini rencana itu. Selain terkait isu kapolri, pembahasan lainnya adalah terkait APBNP 2015.
“DPR Tanyakan Komitmen Presiden”. Demikian judul harian Media Indonesia. Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengingatkan Jokowi jangan sampai ada proses perundangan yang terlewati (pelantikan Kapolri). Fahri Hamzah mengatakan batas waktu Jokowi adalah sampai 5 Februari. Yaitu 20 hari pasca disetujui DPR. Anggota DPR lainnya Jazuli Juwaeni mengatakan apabila sempai tenggat waktu belum ada keputusan, Budi Gunawan otomatis jadi Kapolri. Jokowi menunda pelantikan sampai proses hukum praperadilan yang sedang diajukan Budi selesai. Saat ini Jokowi dinilai mempertimbangkan 3 aspek terkait kasus Kapolri apakah hendak dilantik atau tidak. Aspek publik, hukum dan politik.
Beralih ke harian Kompas yang lebih tertarik mengangkat kasus Aiptu Labora Sitorus. Pplisi pemilik rekening sebesar 1,2 triliun rupiah. Labora yang telah divonis MA dengan penjara 15 tahun kini tengah berada di rumahnya. Polisi urung menangkapnya karena Labora memiliki surat keterangan bebas yang dikeluarkan LP Sorong. Kepala Kantor Wilayah Kementrian hukum dan HAM Agus Soekono menduga surat itu tidak valid karena hanya ditandatangani oleh kepala harian lapas. Surat pembebasan juga dianggap tidak berlaku karena vonis kasasi telah keluar dari MA. “Polisi Tidak Bisa Tangkap Labora”. (pen: ajaib!)
Terakhir dari Republika yang memilih isu Kesehatan sebagai headline beritanya. Harian ini menyoroti ancaman DBD yang mulai mewabah khususnya di Jawa Timur. Pada Januari lalu, jumlah daerah KLB sebanyak 21 kabupaten/kota di Jatim dengan korban meninggal mencapai 51 orang. Peningkatan penularan DPD juga terjadi di Sulawesi Utara. Laporan kematian juga ada di Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan dan daerah lain di Sumatera. Di Bali, kasus DBD terbanyak ditemukan di Gianyar.
Demikian rangkuman headline berita harian cetak nasional hari ini. Semoga bermanfaat. Selamat hari senin.
Penulis: Muhammad Hilal | @moehiel
