Tepat satu tahun Indonesia dipimpin oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Banyak perubahan yang dihasilkan atas pemerintahan yang telah dibawanya, baik itu perubahan positif maupun perubahan negatif. Hal ini tercermin pada peringatan tepat satu tahun atas keberjalanan kepemimpinan Presiden Jokowi-JK yang nampaknya tidak seindah euporia ketika dimana perayaan kemenangan atas terpilihnya mereka sebagai presiden dan wakil presiden. Satu tahun yang sangat berkesan bagi masyarakat bangsa Indonesia, berbagai catatan telah ditorehkan oleh kepemimpinan Jokowi-JK tersebut. Namun sayangnya, catatan tersebut bukan berarti catatan kebaikan ataupun prestasi bagi Indonesia, melainkan catatan terburuk yang pernah ada pada sejarah kepemimpinan presiden dan wakil presiden Indonesia.
Seperti yang kita ketahui bahwa rekor terburuk yang pernah dialami pada masa kepemimpinan Jokowi adalah pada bidang ekonomi, dimana banyak sekali degradasi-degradasi yang merugikan bangsa ini. Contoh kecil adalah harga BBM yang tidak konsisten, perbandingan rupiah terhadap dolar yang semakin melemah yakni mencapai Rp.15 ribu sekian, semakin banyaknya hutang luar negeri Indonesia, semakin berkurangnya devisa negara, dan masih banyak lagi contoh-contoh degradasi ekonomi yang diakibatkan buruknya kinerja pemerintahan yang dipimpin oleh Jokowi-JK.
Menurut hasil survey yang dilakukan oleh lembaga survey poltracking pada pekan kedua bulan oktober menghasilkan persentas kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK berada di angka 42,95 persen. Seperti yang tercantum pada berita yang dimuat oleh indopos.co.id bahwa persentase kepuasan tersebut menurun dari pada enam bulan sebelumnya yang masih berada pada tingkat 44 persen. Meskipun begitu, ada lembaga survei lain yang sama-sama melakukan survei mengenai tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Jokowi-JK, yakni SMRC. SMRC menyebutkan bahwa ada sebagian masyarakat yang mengaku puas terhadap kinerja pemerintah khususnya di bidang kesehatan, keamanan, dan pendidikan. Namun, mayoritas masyarakat yang menyatakan puas terhadap kinerja yang dilakukan Jokowi-JK adalah masyarakat menengah ke atas.
Sementara itu, tingkat kepuasan publik terhadap menteri nampaknya sulit diukur. Hanta yang merupakan pimpinan salah satu lembaga survei mengatakan bahwa hal ini dikarenakan tidak semua menteri dikenal oleh publik, sehingga publik merasa kesulitan dalam menilai kinerja para menteri tersebut. Namun, sementara ada lima jajaran menteri yang lebih dikenal dan lebih populer dikalangan masyarakat, yakni Susi Pujiastuti, Anies Baswedan, Lukman Hakim Saifuddin, Khofifah Indar Parawansa, dan Puan Maharani. Namun tampaknya ketika masyarakat ditanya mengenai kepuasan kinerja menteri-menteri tersebut, ternyata banyak masyarakat yang tidak tahu bagaimana kinerja mereka selama ini. Hal tersebut tentunya menandakan bahwa kinerja pemerintah maupun menterinya tidak terlalu dirasakan oleh masyarakat, sehingga hal ini sangat membahayakan keberlangsungan pemerintahan.
Hal ini tentunya tidak bisa dijadikan sebagai tolak ukur keseluruhan untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah. Kita sebagai masyarakat tentunya harus optimis bahwa pemerintah bisa memperbaiki kinerjanya pada tahun kedua. Namun, apabila pada tahun kedua kinerja pemerintah semakin buruk, maka pemerintahan akan dibubarkan terutama pada pucuk pimpinan yakni Jokowi-JK. Begitulah pernyataan yang banyak dikeluarkan oleh masyarakat yang menginginkan kehidupan masyarakat dalam berbangsa agar lebih sejahtera.
Penulis: Aang Sanjaya, Mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran
