“Fundamen Ekonomi RI Tidak Bermasalah”, Tulis harian Kompas dalam headline beritanya. Rupanya Kompas masih memandang isu rupiah sebagai isu yang penting untuk dijadikan headline. Masih dengan nada optimis, kompas mengutip wapres yang mengatakan fundamen ekonomi Indonesia masih lebih baik dari negeri tetangga. Bahkan JK menganggap pelemahan rupiah dianggap baik karena impor akan turun dan ekspor akan naik. Rupiah juga dianggap sudah mulai stabil di rentang angka 12.646 – 12.783 rupiah per dolarnya. Kompas juga menulis dampak pelemahan rupiah terhadap industri penerbangan. Hal ini disebabkan biaya maskapai terbesar ada di sewa pesawat, bahan bakar dan pemeliharaan menggunakan dolar. Pada foto, Kompas memilih foto lumpur lapindo menyusul berita kembali jebolnya tanggul.
Koran Sindo menuliskan dengan nada kekhawatiran pengusaha atas rupiah. “Dunia Usaha Cemaskan Rupiah”. Harian ini mengambil narasumber dari importir bahan baku ban yang mengaku kesulitan apabila dolar diatas RP 11.400. Namun disisi lain pemerintah masih menyatakan bahwa pelemahan rupiah ini masih wajar. Bahkan karena fundamen ekonomi Indonesia kuat, bisa menjadi poin menguntungkan dengan memperbanyak ekspor. Pemerintah juga mengklaim rupiah mulai stabil dengan menguatnya rupiah pada penutupan kemarin.
Masih tentang rupiah, Republika menulis judul “JK: Rp 12.500 Sudah Bagus” untuk headline beritanya. Mengutip wapres JK yang menilai angka tersebut sudah cukuk bagus bila rupiah bisa menyentuhnya. JK juga menilai rupiah akan lebih baik awal tahun depan seiring mulai efektifnya kebijakan pengalihan subsidi bahan bakar minyak. Nilai rupiah berada diatas asumsi kurs APBN. Sehingga pelemahan nilai rupiah akan berpengaruh terhadap hitungan belanja pos APBN. BI merilis peningkatan utang luar negeri sebesar 2,2 Miliar dolar sepanjang September ke Oktober. Berita ini didukung dengan foto dan grafis pergerakan rupiah.
Beralih ke Indopos, harian ini memilih isu penjualan gedung BUMN sebagai berita headline. Rini Soemarno, Menteri BUMN menilai penjualan gedung akan membuat keuangan negara lebih efisien karena gedung 25 lantai tersebut terlalu besar dibandingkan jumlah karyawannya. Apabila BUMN memilih untuk sewa, setelah dihitung akan lebih efisien. Namun hal ini dibantah oleh Misbakhun dan Hidayat Nur Wahid. Pertimbangan tata letak gedung yang berada di ring satu dan efisiensi yang bisa diakali dengan menyewakannya pada beberapa BUMN yang belum memiliki gedung sendiri.
Mari kita geser ke Rakyat Merdeka yang memilih isu pajak sebagai headline. Dalam berita yang diberi judul “Pemerintah Kejar Tagihan Rp 3 Triliun, Pengemplang Pajak Dicekal & Dikurung”, RM menyoroti rencana pemerintah dalam menindak para penunggak pajak. Surat pencegahan atau surat cekal untuk beberapa wajib pajak sudah ditandatangani. Dari 487 wajib pajak, dengan tunggakan Rp 3,32 triliun, 168 dianggap layak dicekal. Selain dicekal, wacana penyanderaan wajib pajak juga dimunculkan bagi mereka yang “bandel”.
Namun nada lain muncul dari ketua umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Haryadi Sukamdani. Haryadi mengingatkan pemerintah tentang perlunya pengampunan pajak (tax amnesty) untuk memacu wajib pajak yang sebelumnya enggan membayar, jadi mau dan tertib membayar pajak. Wakil Menkeu Mardiasmo menjawabnya dengan perlunya konsultasi ke DPR soal ini. Untuk foto, RM memilih foto Jokowi yang baru turun dari tank di pameran senjata di Monas.
Terakhir, dari Media Indonesia. Kembali ke isu rupiah. MI menulis “Percepat Insentif Ekspor” sebagai judulnya. Berita bagus untuk eksportir, pemerintah akan memberikan keringanan pajak untuk menggenjot ekspor. Kebijakan insentif fiskal di masa rupiah melemah. Hal ini disambut baik pengusaha ekspor dan menganggapnya dapat membantu neraca dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah juga menjanjikan kemudahan izin usaha. Hal ini juga yang diminta oleh Direktur eksekutif Asosiasi Pengusaha Indonesia, Agung Pambudhi.
Penulis: @moehiel
