SuaraJakarta.co, JAKARTA – Program e-budgeting Pemprov DKI era kepemimpinan Joko Widodo – Basuki Tjahja Purnama dinilai gagal. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta yang akrab disapa Ahok.
Ahok menganggap unsur kesengajaan telah dibuat dan dilakukan oleh oknum PNS untuk menghambat program pengaturan anggaran elektronik ini. Suami Veronica Tan ini juga menyebut oknum tersebut tidak sanggup melakukan sistem transparasi anggaran yang ada.
Bukan tanpa alasan, tuduhan Ahok kepada oknum tersebut mencuat lantaran proyek pengadaan truk sampah di Dinas Kebersihan menimbulkan masalah.
Pengadaan truk sampah ini awalnya tidak akan melalui proses lelang, melainkan pembelian secara e-catalogue oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Kenyataanya, saat proses pembayaran hendak dilakukan, truk yang dibeli tidak bisa dibayarkan karena anggaran Dinas Kebersihan mengalami kekurangan sebesar Rp.11 Miliar. Namun itu tidak dibahas saat pembahasan APBD perubahan 2014.
“Mestinya pada pembahasan APBD Perubahan uangnya berkurang sebesar Rp11 miliar. Akibatnya kita masih terutang (dengan pemegang merek mobil),” ungkapnya kepada Koran Sindo, kemarin lusa.
Tak hanya itu, bukti kesengajaan lain didapati Ahok dalam sistem birokrasi yang dianggap buruk olehnya. Anggapan itu keluar karena perintahnya untuk mendegradasi oknum PNS tidak diindahkan.
“Masa diminta untuk dicopot malah diberikan jabatn lebih tinggi”, pungkas Ahok. (IKN)
