SuaraJakarta.co – Pada 20-22 Juni 2012, para kepala negara, pebisnis, akademisi, LSM dan sejumlah tokoh berpengaruh dari seluruh dunia akan berkumpul di Rio de Jeneiro, Brasil. Mereka menghadiri KTT Rio+20, yaitu Konferensi PBB tentang Pembangunan Berkelanjutan yang diselenggarakan dalam rangka memperingati 20 tahun KTT Bumi. Dalam KTT Bumi 20 tahun lalu di tempat yang sama, para pemimpin dunia menyepakati konsep Pembangunan Berkelanjutan/PB (Sustainable Development) sebagai paradigma baru pembangunan. Yaitu, pembangunan yang memadukan kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kepentingan dari generasi-generasi selanjutnya untuk memenuhi kebutuhan mereka.
Ada dua agenda utama yang akan dibahas dalam KTT Rio+20. Pertama, green economy dalam konteks penghapusan kemiskinan. Kedua, rerangka institusional untuk pembangunan berkelanjutan. Diharapkan KTT Rio+20 akan menghasilkan kesepakatan bersama solusi dan agenda aksi global untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan keadilan sosial dan menjamin kelestarian lingkungan untuk menyelamatkan bumi dari kehancuran. Bagaimana dengan kesiapan Indonesia dalam menghadapi KTT Rio+20? Dari berbagai sumber, saya peroleh informasi Indonesia akan mengusung empat konsep pembangunan untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan. Yaitu, pro-growth, pro-jo, pro-poor, dan pro-green. Empat konsep itu telah dicanangkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sejak 2007.
SBY menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2014 akan mencapai 7 persen dan tingkat pengangguran dan kemiskinan menurun signifikan. Juga ditargetkan perbaikan lingkungan hidup berupa penurunan CO2 pada tahun 2020 sebesar 26 persen dan penanaman 1miliar pohon setiap tahun di seluruh Indonesia. Banyak pihak menilai sejumlah target tersebut sangat ambisius.
Meski bakal terlihat gagah dalam forum KTT Rio+20 nanti karena mengusung empat jalur pembangunan, namun harus diakui kondisi Indonesia dalam implementasi konsep Pembangunan Berkelanjutan (PB) masih memprihatinkan. Ada dua kecenderungan dalam pola pembangunan nasional yang kontradiksi dengan konsep PB. Pertama, pembangunan nasional selama ini lebih menitikberatkan pada kepentingan ekonomi. Tujuannya, untuk mendorong kemajuan perekonomian dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Asumsinya, jika perekonomian maju dan pertumbuhan ekonomi meningkat maka akan tercipta keadilan dan kesejahteraan sosial, dan berkurang tingkat pengangguran dan kemiskinan. Kedua, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi, sumberdaya alam dan sosial dieksploitasi secara besar-besaran. Singkatnya, sumberdaya alam (SDA) dan lingkungan (planet) serta masyarakat (people) dieksploitasi dan dikorbankan untuk kepentingan meraup keuntungan ekonomi (profit).
Apa dampak negatifnya? Sangat kompleks! Kerusakan lingkungan akibat perilaku buruk korporasi dan juga masyarakat makin memprihatinkan. Bencana alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan terjadi di berbagai daerah. Kekerasan oleh aparat negara terhadap masyarakat karena membela kepentingan korporasi seperti terjadi di Mesuji, Bima, Timika, dan sejumlah daerah menjadi hal yang lumrah. Dalam kasus lainnya, pemerintah pusat dan para kepala daerah begitu royal memberikan ijin tambang dan usaha kepada investor untuk mengeksploitasi SDA dan sumberdaya ekonomi masyakarat. Sepertinya semua kekayaan alam mau dieksploitasi habis-habisan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi saat ini. Fenomena lain yang juga tak kalah menyedihkan adalah pemerintah membiarkan terjadinya eksploitasi ekonomi masyarakat oleh korporasi untuk meraup laba. Yang diperhatikan pemerintah hanyalah bagaimana korporasi bisa maju pesat bisnisnya dan meraup laba sehingga bisa membayar pajak dan royalti yang kian besar untuk negara. Sementara bagaimana cara korporasi mendapatkan laba tersebut tidak dipedulikan. Itu sebabnya, ada fenomena krusial yang selama ini luput dari perhatian pemerintah. Yaitu, pada saat mayoritas korporasi membukukan keuntungan yang besar dan pertumbuhan ekonomi meningkat, jumlah penduduk miskin justru makin meningkat, kualitas ekonomi masyarakat kian merosot, serta kerusakan lingkungan makin serius dan meluas.
Kesungguhan pemerintah mengimplementasikan pilar-pilar Pembangunan Berkelanjutan menjadi suatu keharusan. Berkenaan dengan upaya untuk berubah tersebut, saya juga mengusulkan agar pemerintah pusat mulai serius merekonstruksi sistem pembangunan ekonomi ke arah green economy (ekonomi hijau). Perlu segera didesain suatu “Tata Ekonomi Hijau (TEH)” untuk menggantikan sistem ekonomi konvensional yang ada selama ini. Ada dua fokus utama dalam desain TEH, yaitu Struktur dan Proses Ekonomi Hijau (Lako, 2012).
Desain Struktur Ekonomi Hijau difokuskan pada lima sektor berikut: 1) green production yaitu tatakelola proses produksi industri/bisnis dalam menghasilkan produk harus ramah lingkungan, 2) green comsumption yaitu pemakaian produk/jasa dan perlakuan limbahnya harus ramah lingkungan; 3) green investment yaitu tatakelola investasi yang dilakukan pemerintah dan swasta harus ramah lingkungan; 4) pengeluaran pemerintah dan swasta (green expenditure) harus ramah lingkungan, dan 5) green export-green import yaitu tatakelola ekspor-impor harus ramah lingkungan.
Sedangkan desain “Proses Ekonomi Hijau” difokuskan pada: Pertama, green government yaitu organisasi birokrasi dan tatakelola pemerintahan perlu didesain ulang agar lebih ramah lingkungan. Kedua, green economy governance yaitu proses tatakelola ekonomi dan bisnis harus lebih ramah lingkungan.
Ketiga, green industry and business yaitu paradigma dan tatakelola industri/bisnis yang selama ini cenderung “mengeksploitasi” masyarakat dan lingkungan harus direformasi ke arah ramah lingkungan. Keempat, green corporation yaitu korporasi sebagai alat negara untuk menggerakkan perekonomian perlu didorong ke arah yang lebih ramah lingkungan dalam tatakelola dan aktivitas bisnisnya.
Penulis: Arip Perbawa, Mahasiswa Program Studi Manajemen S1 Univeritas Padjadjaran
