SuaraJakarta.co, JAKARTA – Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin menegaskan bahwa pemerintahan Jokowi-Ahok harus punya rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) yang konsisten. Dengan demikian target waktu setiap program Pemprov bisa diselesaikan sesuai rencana.
Ungkapan Politisi PKS itu seraya menanggapi keputusan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo yang telah menghentikan sementara proyek Jalan Layang Non Tol (JLNT) Kampung Melayu-Tanah Abang.
Menurut Selamat Nurdin, penghentian proyek JLNT merupakan tindakan yang menggambarkan ketidakjelasan pemerintahan Jokowi-Ahok dalam membenahi transportasi Jakarta.
“RPJMD Gubernur Jokowi tidak jelas, harusnya itu ada kejelasan, JLNT selesai kapan? MRT kapan? ganjil genap kapan? Dan harus ada time line,” ujar Selamat Nurdin, Selasa kemarin.
Dikatakan Selamat Nurdin, jika tidak ada kejelasan pembangunan berdasarkan RPJMD, maka harapan masyarakat DKI untuk menikmati transportasi yang memadai akan pupus.
“Kalau tidak jelas apa programnya, tidak ada time linenya, soal perhubungan juga nggak jelas, dalam lima tahun warga dapat apa?,” ujar Selamat Nurdin.
Saran yang diberikan kepada Jokowi, kata Selamat Nurdin, jangan ‘malu-malu’ untuk membuka berkas pembangunan yang dilakukan pada masa pemerintahan gubernur sebelum dirinya.
Selain itu, Jokowi juga disarankan jangan hanya mengambil simpati warga dengan memutuskan kebijakan yang sifatnya populis. “Jangan populis terus sepanjang periode,” katanya.
“Jokowi harus buka berkas-berkas pembangunan, era Fauzi Bowo mana yang bagus, mana yang tidak, jelas dulu dari awal, JLNT jangan udah dibangun, ternyata nggak cocok, itu kan jadi rumit,” tambahnya.
