SuaraJakarta.co, JAKARTA – Sekalipun Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo enggan untuk memperjuangkan bantuan sosial untuk jamaah haji asal DKI, Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tetap serius mendukung alokasi anggaran dana bantuan jamaah haji di APBD 2013 agar tetap ada.
Akan tetapi, keseriusan Fraksi PKS DPRD DKI untuk tetap berusaha memperjuangakan bantuan jamaah haji ibarat menelan pil pahit. Sebelumnya, Fraksi PKS mendukung Gubernur Jokowi dalam mempertahankan alokasi dana bantuan jamaah haji dalam APBD DKI 2013. Namun, justru Jokowi berpaling dan tidak lagi mempertahankannya. Pasalnya, setelah Mendagri Gamawan Fauzi kekeh akan mencoret alokasi anggaran tersebut, Jokowi tidak mau ambil pusing dan berencana akan menghapusnya dari APBD.
Alasan Jokowi sangat sederhana. Dia hanya mengikuti aturan. Seperti pernyataannya berikut ini. “Saya hanya ikuti aturan. Jika memang menyalahi aturan, saya akan laksanakan (hapus). Yang penting aturan,” kata Jokowi, Senin (25/3/2013) lalu.
Padahal, Fraksi PKS memperjuangkannya atas dasar kepedulian yang besar terhadap semua lapis masyarakat Jakarta. Mulai dari kelas bawah, menengah dan yang terbilang kaya. Karenanya, bantuan sosial untuk jamaah haji terdapat pada pasal 11 UU No. 13 Tahun 2008 yang menyatakan biaya oprasional panitia penyelenggara ibadah haji dan petugas operasional daerah dibebankan pada APBD dengan ketentuan lebih rinci diatur dalam pasal 19 PP No. 79 Tahun 2012.
“Fraksi PKS menilai sangatlah wajar jika Pemda, termasuk Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran dari APBD untuk penyelenggaraan haji, seperti anggaran untuk konsumsi, transportasi dan pendamping haji,” ujar politisi PKS Triwisaksana dalam jumpa pers di Bakoel Coffee Cikini, Jakarta, Selasa (19/3/2013) lalu.
Menurut politisi PKS itu, dengan adanya perhatian serius dari Pemprov supaya jamaah haji tetap terjaga, terlindungi dan terlayani dengan baik.
Tapi, semua keputusan ada di tangan Gubernur DKI. Sekeras apapun usaha Fraksi PKS untuk memperjuangkan bantuan sosial jamaah haji, Pemprov lah yang menetukan.
