SuaraJakarta.co, JAKARTA – Setelah mengeluarkan dua Pergub, yaitu pergub mengenai pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan Skema Pembiayaan, Pemprov DKI segera membuka pendaftaran bagia warga untuk ikut dalam Program Rumah DP 0 Rupiah.
Meskipun demikian, program yang dikabarkan mulai launching pada Agustus mendatang itu, hanya bisa dimiliki oleh warga yang berpenghasilan sekitar Rp 7 juta.
Apa sebabnya?
Ketua DPD REI DKI Jakarta, Amran Lukman, mengungkapkan jumlah penghasilan tersebut adalah kalkulasi dari mahalnya harga tanah saat ini untuk membangun hunian murah di Jakarta
“Kita developer bahan bakunya tanah, tanah kalau tidak bisa dikendalikan harganya agak aneh. Harga tanah tidak dibatasi, harganya (rumah) dibatasi. Kalau jual murah harga tanahnya berapa?,” kata Amran sebagaimana dikutip dari laman Merdeka, Sabtu (5/5).
Amran melanjutkan, dengan harga tanah di Jakarta yang mahal, maka pembangunan hunian dengan harga terjangkau tidak bisa rumah tapak, tetapi hunian bertingkat seperti rumah susun. Untuk rumah susun dengan mempertimbangkan keluarga maka harus disediakan minimal dua kamar.
Sementara, harga rumah susun dengan tipe tersebut harganya diperkirakan sekitar Rp 300 juta.
“Kalau di DKI Jakarta tidak bisa hanya Rp 150 juta landed mesti keatas rumah susun, kalau rumah susun juga ada hitunganya, masa seperti tipe studio, minimal dua kamar,” jelas Arman.
Menurut Amran, dengan harga rumah susun Rp 300 juta dan DP nol Rupiah, maka harga cicilan yang harus dibayar di atas Rp 2,5 juta. Sehingga atas pertimbangan tersebut maka masyarakat yang ingin menikmati Program DP nol Rupiah harus memiliki penghasilan di atas Rp 7 juta.
Saat ini sudah ada 21 pengembang menyatakan akan mendukung program Pemerintah DKI Jakarta yang berawal dari janji Kampanye Anies Sandi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta. Hal tersebut bentuk apresiasi pengembang atas niat Pemerintah DKI Jakarta menyediakan hunian bagi warganya.
